JAKARTA — Capaian itu terungkap dalam Uji Publik Keterbukaan Informasi Badan Publik Tahun 2026 di Grand Mercure Kemayoran, Jakarta, Rabu (11/11/2026). Dari 35 SKPD yang dinilai, 26 di antaranya atau 74,28 persen masuk kategori Informatif. Seluruh tujuh rumah sakit daerah milik Pemprov Jateng juga mencapai kategori yang sama.
Taj Yasin mewakili Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi dalam forum tersebut. Menurutnya, keterbukaan informasi bukan hanya tanggung jawab badan pengawas, melainkan membutuhkan keterlibatan masyarakat agar program dan pekerjaan pemerintah ikut diawasi.
Wagub menekankan partisipasi publik sebagai kunci agar keterbukaan informasi berjalan efektif. Warga, katanya, perlu terlibat langsung, bukan sekadar menerima informasi yang disajikan pemerintah.
"Pengawasan itu juga dilakukan bukan hanya pengawas-pengawas saja tetapi masyarakat juga ikut andil terlibat secara langsung kepada keterbukaan ini," kata Taj Yasin.
Pernyataan itu menempatkan masyarakat sebagai bagian dari rantai pengawasan, bukan pihak yang hanya menunggu laporan. Pemprov Jateng lantas menyiapkan sejumlah kanal agar partisipasi tersebut punya jalur konkret.
Pemprov Jateng mengembangkan akses informasi melalui aplikasi PPID Mobile. Lewat aplikasi itu, masyarakat dapat memperoleh informasi publik, mengajukan keberatan, hingga berpartisipasi dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintahan.
Di sektor kesehatan, keterbukaan informasi diterapkan melalui aplikasi RSMS Online milik RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo. Layanan tersebut membuka akses pendaftaran online, jadwal klinik dan dokter, ketersediaan tempat tidur, sampai informasi fasilitas rumah sakit.
Dua kanal itu menjadi contoh bagaimana layanan digital dipakai untuk memangkas jarak antara warga dan informasi yang selama ini tersimpan di meja instansi.
Selain menyediakan akses, Pemprov Jateng memperkuat literasi keterbukaan informasi melalui kegiatan yang melibatkan pemerintah kabupaten/kota, organisasi perangkat daerah, hingga lembaga pengawasan. Upaya itu menjadi bagian dari penguatan tata kelola pemerintahan yang responsif, kolaboratif, dan berintegritas.
Pelibatan lintas level tersebut penting karena kewajiban keterbukaan informasi tidak berhenti di tingkat provinsi. Kabupaten dan kota memiliki badan publik sendiri yang perlu didorong mencapai standar serupa.
Dari 35 SKPD di lingkungan Pemprov Jateng, sembilan di antaranya belum masuk kategori Informatif pada evaluasi tahun 2025. Angka itu menjadi pekerjaan rumah tersendiri di tengah target penguatan layanan digital yang terus digenjot.
Pemprov Jateng belum memerinci langkah pembinaan bagi SKPD yang belum meraih kategori tersebut. Namun hasil monitoring dan evaluasi tahunan bakal menjadi dasar penilaian keterbukaan informasi badan publik pada periode berikutnya.