MAGELANG — Pemerintah daerah di Jawa Tengah tengah menyusun skema pengembangan wisata berkelanjutan yang menjadikan kawasan Candi Borobudur sebagai pusat penghubung. Rencana ini menyatukan destinasi unggulan di Kabupaten Magelang, Kota Magelang, Purworejo, Kebumen, dan Temanggung dalam satu koridor pariwisata terpadu.
Mengapa Borobudur Dipilih sebagai Poros?
Candi Borobudur dinilai memiliki daya tarik internasional yang mampu menjadi magnet bagi wisatawan. Dengan posisinya sebagai warisan budaya dunia, kawasan ini dianggap strategis untuk mendorong pemerataan kunjungan ke daerah-daerah penyangga di sekitarnya.
Pihak pemda setempat menyebut bahwa pengembangan ini tidak hanya berfokus pada Candi Borobudur, melainkan juga pada destinasi lain yang selama ini belum tergarap maksimal. Mulai dari wisata alam di Temanggung hingga wisata bahari di Kebumen dan Purworejo.
Destinasi Apa Saja yang Akan Terintegrasi?
Beberapa destinasi unggulan yang disebut masuk dalam skema ini antara lain kawasan pegunungan dan perkebunan di Temanggung, situs sejarah dan kuliner di Kota Magelang, serta pantai-pantai di selatan Jawa seperti di Kebumen dan Purworejo. Kabupaten Magelang sendiri memiliki banyak desa wisata yang siap dikoneksikan.
Integrasi ini diharapkan mampu memperpanjang lama tinggal wisatawan yang selama ini hanya singgah di Borobudur. Dengan paket perjalanan yang menghubungkan lima daerah, wisatawan bisa menghabiskan waktu lebih dari satu hari di kawasan tersebut.
Konsep Wisata Berkelanjutan Jadi Andalan
Skema pengembangan ini mengusung prinsip pariwisata berkelanjutan. Artinya, setiap destinasi yang dikembangkan harus memperhatikan aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi masyarakat setempat.
Pemerintah daerah berharap konsep ini bisa mengurangi dampak negatif pariwisata massal yang selama ini terpusat di satu titik. Sebaliknya, manfaat ekonomi dari sektor wisata diharapkan menyebar ke lima daerah secara merata.
Rencana detail mengenai rute penghubung antar destinasi dan skema pendanaan masih dalam tahap pembahasan lanjutan antar pemerintah daerah.
