SEMARANG — Keterbatasan daya tampung sekolah negeri menjadi persoalan klasik yang kembali mengemuka jelang Penerimaan Murid Baru (SPMB) tingkat SMA/SMK di Jawa Tengah. Dari data yang diungkap Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah Mohammad Saleh, dari total 567.500 lulusan SMP sederajat, pemprov hanya mampu menyediakan 231.724 kursi. Artinya, lebih dari separuh calon siswa harus mencari alternatif di sekolah swasta atau jalur lain.
Ketimpangan antara jumlah lulusan dan kursi yang tersedia, menurut Saleh, menjadi celah rawan munculnya praktik percaloan hingga titipan siswa. Ia menegaskan proses seleksi harus diawasi ketat agar tidak ada pihak yang diuntungkan secara tidak sah.
“Karena jumlah kursi sekolah negeri masih terbatas, maka proses seleksi harus berjalan adil dan profesional tanpa intervensi maupun praktik titipan,” tegas politikus Golkar tersebut dalam keterangannya, baru-baru ini.
Selain integritas panitia, Saleh juga menyoroti pentingnya transparansi informasi. Ia meminta pemerintah daerah memastikan jadwal, jalur penerimaan, hingga hasil seleksi bisa diakses masyarakat secara terbuka dan mudah dipahami. “Semua pihak harus menjaga integritas pelaksanaan SPMB agar tidak ada praktik yang merugikan masyarakat maupun calon siswa,” lanjutnya.
Keterbukaan ini dinilai krusial, terutama bagi warga di daerah yang belum memiliki akses informasi memadai. Tanpa sosialisasi yang merata, celah ketidakadilan justru semakin lebar.
Persoalan daya tampung sebenarnya bukan hal baru. Setiap tahun, Pemprov Jawa Tengah dihadapkan pada lonjakan jumlah lulusan SMP yang tidak sebanding dengan pembangunan ruang kelas baru. Keterbatasan anggaran dan lahan menjadi kendala utama penambahan sekolah negeri. Akibatnya, sekolah swasta kerap menjadi pilihan kedua, meski tidak semua keluarga mampu menjangkau biayanya.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jawa Tengah mengenai skema khusus untuk mengatasi ketimpangan ini. Namun, desakan dari DPRD agar seleksi berjalan bersih setidaknya menjadi tekanan moral bagi panitia SPMB di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.
Masyarakat diimbau untuk aktif memantau informasi resmi melalui kanal Dinas Pendidikan setempat dan tidak mudah percaya pada oknum yang menjanjikan kursi di sekolah negeri dengan imbalan tertentu.