JAWA TENGAH — Presiden Prabowo Subianto resmi menyampaikan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) RAPBN 2027 di hadapan DPR, Senin kemarin. Dalam dokumen tersebut, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi hingga 6% pada tahun depan, naik dari proyeksi realisasi tahun ini yang diperkirakan berada di kisaran 5,2%.
Namun, para ekonom menilai angka tersebut tidak realistis jika hanya mengandalkan belanja negara. Pasalnya, rasio utang pemerintah yang terus meningkat dan penerimaan pajak yang belum pulih membuat ruang fiskal untuk ekspansi menjadi terbatas.
Ekonom dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Eko Listiyanto, mengatakan target pertumbuhan 6% membutuhkan tambahan investasi yang sangat besar. Dengan kondisi APBN saat ini, kapasitas pemerintah untuk menjadi motor penggerak utama perekonomian sudah tidak sekuat periode sebelumnya.
"Daya ungkit fiskal kita sudah menipis. Setiap tambahan belanja pemerintah dampaknya terhadap PDB makin kecil karena banyak yang bocor ke pembayaran bunga utang dan subsidi yang kurang tepat sasaran," ujar Eko kepada Kontan, Selasa (18/2).
Ia menambahkan, untuk mencapai pertumbuhan 6%, investasi swasta harus tumbuh di atas 10%. Padahal, realisasi Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sepanjang tahun lalu masih menunjukkan tren perlambatan di sektor padat karya.
Salah satu faktor yang membuat ruang fiskal kian sempit adalah meningkatnya alokasi untuk pembayaran bunga utang. Dalam postur RAPBN 2027, pembayaran bunga utang diperkirakan mencapai Rp 600 triliun, naik dibandingkan outlook tahun ini.
Kondisi ini membuat belanja produktif yang langsung bersentuhan dengan masyarakat, seperti infrastruktur dan bantuan sosial, porsinya tergerus. Para ekonom menilai pemerintah perlu melakukan terobosan di sisi penerimaan negara, bukan hanya menaikkan target di atas kertas.
Bagi pelaku pasar, asumsi makro yang terlalu optimistis justru berpotensi menimbulkan kekhawatiran. Jika target pertumbuhan tidak tercapai, maka penerimaan pajak berisiko shortfall, yang pada akhirnya memaksa pemerintah mencari pembiayaan utang baru lebih besar.
Kondisi ini bisa berdampak pada yield obligasi pemerintah yang cenderung naik dan menekan pasar saham. Investor pun akan lebih selektif terhadap sektor-sektor yang pertumbuhannya bergantung pada belanja pemerintah, seperti konstruksi dan barang modal.
Sebaliknya, sektor yang didorong oleh konsumsi domestik dan ekspor komoditas masih memiliki prospek lebih stabil. Pelaku usaha disarankan mencermati realisasi belanja negara pada kuartal pertama 2027 sebagai indikator awal keseriusan pemerintah mencapai target tersebut.