RAPBN 2027 Targetkan Ekonomi Tumbuh 6 Persen, Defisit Dijaga di 2,4 Persen

JAWA TENGAH — Pemerintah resmi mengajukan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027 dengan asumsi pertumbuhan ekonomi 6 persen. Angka ini menjadi yang paling ambisius dibandingkan tahun-tahun sebelumnya dan tercantum dalam Nota Keuangan yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto di hadapan DPR RI, Jumat (14/8/2026).

Untuk mengakselerasi pertumbuhan, pemerintah mengalokasikan belanja negara Rp 4.097,2 triliun. Pendapatan negara diproyeksikan mencapai Rp 3.426 triliun, meninggalkan ruang defisit sekitar Rp 671,2 triliun atau 2,4 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).

Delapan Sektor Prioritas Jadi Mesin Pertumbuhan

Pemerintah menyiapkan delapan prioritas pembangunan dalam RAPBN 2027, mulai dari ketahanan pangan dan energi, pendidikan, kesehatan, hilirisasi, hingga infrastruktur dan penanganan kemiskinan. Sektor industri dan hilirisasi ditempatkan sebagai kunci utama untuk meningkatkan nilai tambah komoditas dalam negeri.

Sektor pertanian tetap diandalkan untuk menjaga ketahanan pangan, sementara sektor jasa diharapkan tumbuh seiring peningkatan konsumsi rumah tangga dan ekspansi ekonomi digital. Kebijakan ini dirancang untuk memperkuat produktivitas sekaligus mendorong transformasi ekonomi nasional.

Ekonom Soroti Realisme Target di Tengah Tekanan Global

Reuters mencatat sejumlah ekonom masih mengambil sikap hati-hati terhadap proyeksi pertumbuhan 6 persen tersebut. Tantangan utama datang dari perlambatan ekonomi global, normalisasi harga komoditas yang menekan penerimaan ekspor, serta kebutuhan menjaga stabilitas fiskal di tengah dorongan pertumbuhan.

Defisit 2,4 persen dinilai cukup ketat untuk sebuah ekspansi fiskal. Belanja negara yang membengkak harus diimbangi efektivitas program agar tidak sekadar menjadi instrumen konsumsi, tetapi mampu menciptakan efek berganda terhadap investasi, produktivitas, dan lapangan kerja.

Syarat Agar Target 6 Persen Tercapai

Pemerintah menegaskan bahwa pencapaian target pertumbuhan membutuhkan sinergi erat antara kebijakan fiskal, moneter, sektor keuangan, dan investasi. Koordinasi ini diperlukan agar belanja negara berdampak langsung pada daya beli masyarakat dan iklim investasi.

Keberhasilan mencapai 6 persen tidak hanya ditentukan oleh besaran anggaran. Efektivitas pelaksanaan program di lapangan, kondisi ekonomi global, serta kemampuan pemerintah menjaga momentum pertumbuhan menjadi faktor penentu. Target ini juga harus diukur dari seberapa besar pertumbuhan mampu menyerap tenaga kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara luas.