JAWA TENGAH — Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo memutuskan mencopot Direktur Bina Operasi dan Pemeliharaan SDA beserta sejumlah pejabat teknis daerah setelah sidak menemukan 1.400 hektare sawah masih kering meski laporan internal mengeklaim irigasi berhasil mengairi tambahan 73 ribu hektare. Surat Keputusan pencopotan akan ditandatangani hari ini dan berlaku paling lambat pekan ini. Temuan ini membuka celah ketidakakuratan data irigasi nasional yang berlangsung hampir dua tahun.
Inspeksi mendadak yang dilakukan Dody menyasar tiga titik: Desa Karangharja di Kabupaten Bekasi, Desa Sukatani di Kabupaten Karawang, dan Desa Kedongdong di Kabupaten Cirebon. Ketiga lokasi dipilih merespons pemberitaan media massa soal kekeringan yang meluas. Dari ketiga desa itu, Dody menemukan 1.000 hektare sawah di dua lokasi pertama masih kering, sementara hampir 400 hektare lahan pertanian di Cirebon juga belum tergarap air.
Padahal, dashboard pemantauan irigasi nasional yang diterima Dody dari jajarannya menampilkan status serba hijau tanpa satu pun indikator merah.
Dalam laporan internal Ditjen SDA, sistem irigasi diklaim telah berhasil mengairi tambahan 73 ribu hektare sawah untuk menyelamatkannya dari ancaman puso atau gagal panen. Klaim itu disampaikan langsung kepada Dody sebelum ia turun ke lapangan.
"Demi Allah enggak ada yang merah (di data dashboard). Bahkan saya tanya terakhir kemarin, sebelum jalan, 'Gimana Pak Dirjen?', (dijawab) 'Kita sudah bisa mengairi 73 ribu hektare sawah tambahan. Kalau tidak kita airi, akan puso, Pak.' Tapi buktinya, ada 1.000 hektare masih kering, 400 hektare juga masih kering," ungkap Dody dalam video rekaman yang diterima CNNIndonesia.com dari tim Kementerian PU.
Selisih antara klaim dashboard dan kondisi lapangan inilah yang memicu keputusan pencopotan. Dody menilai ada oknum teknis yang sengaja memberikan laporan tidak akurat kepada pimpinan selama hampir dua tahun terakhir.
Dody menyebut sejumlah posisi yang akan terdampak keputusan ini secara eksplisit. Berikut rinciannya:
"Pasti direktur Unit Pengelola Irigasi (BOP) saya copot, enggak mungkin enggak. Kepala Balai juga saya copot. Kasatker dan PPK saya copot, udah pasti itu," tegas Dody.
Surat Keputusan pencopotan akan ditandatangani pada hari yang sama dengan pengumuman ini dan resmi berlaku paling lambat Selasa atau Rabu pekan ini.
Dody menegaskan penanganan kekeringan di lokasi-lokasi yang ia tinjau tidak membutuhkan rekayasa teknis rumit. Pasokan air sungai di beberapa titik masih tersedia dan hanya berjarak sekitar 2 kilometer dari lahan pertanian.
Di Desa Kedongdong, Cirebon, lahan pertanian seluas hampir 400 hektare menurutnya bisa diselamatkan hanya dengan menarik pompa bertenaga listrik dan menambah selang atau pipa PVC menuju saluran sekunder maupun tersier buatan.
"Ini bukan masalah yang complicated. Masalahnya mau dikerjakan atau tidak. Mau tidak teman-teman PPK, Kasatker, Kepala Balai turun melihat masalah dengan petani," pungkasnya.
Dody juga menyinggung soal luasnya cakupan wilayah kerja Ditjen SDA dari Sabang sampai Merauke yang diduga dimanfaatkan oknum untuk berspekulasi bahwa pimpinan tidak akan turun mengecek satu per satu.
"Dipikirnya dari Sabang sampai Merauke terlalu besar coverage-nya, sehingga seorang Menteri atau Dirjen nggak akan turun ke daerah untuk ngecek satu-satu. Tapi mereka salah, saya bukan tipe orang yang suka berada di meja," tutur Dody.
Pencopotan sejumlah pejabat teknis membuka pertanyaan lebih besar soal validitas data irigasi nasional yang selama ini menjadi dasar pengambilan kebijakan. Jika dashboard pemantauan bisa menampilkan status aman saat ribuan hektare sawah justru kering, risiko puso di daerah lain berpotensi tidak terdeteksi.
Bagi petani di wilayah terdampak, keputusan ini belum otomatis menyelesaikan masalah pasokan air. Perbaikan saluran sekunder dan tersier di Karawang, Bekasi, dan Cirebon tetap membutuhkan eksekusi anggaran yang selama ini mandek di level PPK dan Kasatker.
Kementerian PU belum merinci siapa nama pejabat yang akan mengisi posisi-posisi kosong tersebut, maupun berapa anggaran perbaikan irigasi yang akan dialokasikan untuk tiga desa yang disidak.