BANJARNEGARA — Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Banjarnegara menegaskan pendidikan politik bukan agenda musiman yang hanya berjalan saat tahapan pemilu bergulir. Lembaga penyelenggara pemilu itu memilih tetap menggelar program pendidikan pemilih pada masa non-tahapan, dengan alasan pemahaman masyarakat soal demokrasi perlu dijaga terus-menerus.
Mohamad Syarif Sapto Wiyogo menyampaikan hal itu usai Forum Konsultasi Publik di Kantor KPU Banjarnegara, Rabu (21/10/2026). Menurut dia, konsistensi program di masa jeda tahapan menjadi bagian dari upaya meningkatkan kualitas pelayanan kepemiluan.
Dalam pelaksanaannya, KPU Banjarnegara menggandeng sejumlah pemangku kepentingan. Instansi pemerintah daerah, DPRD, mahasiswa, partai politik, hingga kelompok komunitas dilibatkan dalam program pendidikan politik dan pendidikan pemilih.
Sasaran edukasi tidak berhenti di pemilih umum. KPU Banjarnegara secara khusus menyasar kelompok masyarakat rentan, termasuk penyandang disabilitas dan pemilih marginal, agar pendidikan politik menjangkau lapisan warga yang lebih luas.
"Kami berkomitmen di masa post-election atau non-tahapan ini untuk tetap konsisten melakukan pendidikan politik dan pendidikan pemilih kepada masyarakat, meskipun tidak ada tahapan pemilu maupun Pilkada," kata Mohamad Syarif kepada Joglo Jateng.
Selain menjalankan pendidikan pemilih, KPU Banjarnegara menggelar forum konsultasi publik untuk menyerap saran, masukan, dan kritik dari berbagai pihak. Forum itu diposisikan sebagai salah satu jalur perbaikan kualitas pelayanan publik di lingkungan KPU.
KPU Banjarnegara juga melakukan pendampingan pemutakhiran data partai politik secara berkelanjutan. Langkah tersebut ditujukan untuk mendukung ketertiban administrasi partai politik sekaligus kesiapan menghadapi tahapan pendaftaran serta verifikasi pada masa mendatang.
Bagi masyarakat dan pengurus partai yang berdomisili jauh dari pusat kota, KPU Banjarnegara mengembangkan layanan digital melalui pemanfaatan QRIS dan integrasi WhatsApp gateway. Lewat layanan daring itu, masyarakat dapat mengajukan permohonan informasi maupun data pemilu tanpa harus datang langsung ke kantor KPU.
Sejumlah program itu berjalan di luar momentum pemilu. KPU Banjarnegara memilih menjaga ritme kerja lembaga penyelenggara pemilu tetap aktif, dari pendampingan administrasi partai hingga pembukaan kanal masukan warga, alih-alih menunggu jadwal tahapan berikutnya.