JAWA TENGAH — Kementerian Perindustrian menyusun peta jalan penggantian sekitar 170 juta unit motor dan mobil berbasis bahan bakar minyak menjadi kendaraan listrik secara bertahap hingga 2060. Prioritas pertama diberikan pada sektor roda dua yang akan digenjot pada periode 2027–2030, menyasar armada perusahaan hingga ojek daring. Seluruh kendaraan pengganti ditargetkan merupakan produk yang diproduksi di dalam negeri.
Wakil Menteri Perindustrian Faisol Riza memastikan tahapan elektrifikasi armada transportasi nasional sudah disusun terstruktur, mencakup sepeda motor, mobil penumpang, bus, angkutan umum, sampai kendaraan niaga on-road dan off-road. Pernyataan itu disampaikan dalam Periklindo Electric Vehicle Conference 2026 di Jakarta, Rabu (28/10).
Motor listrik dipilih sebagai prioritas lantaran menjadi moda harian yang paling diandalkan masyarakat. Sepanjang 2027 hingga 2030, dorongan peralihan diarahkan ke armada perusahaan, kurir, pengemudi ojek daring, kendaraan dinas, serta pemakaian harian warga di kota-kota besar.
Skema bertahap itu diharapkan membuat penetrasi motor ramah lingkungan menyebar ke wilayah lain, tidak lagi terkonsentrasi di kawasan metropolitan.
Pemerintah tidak hanya mengejar jumlah unit yang dialihkan. Faisol menegaskan kendaraan listrik pengganti harus keluar dari lini produksi dalam negeri.
"Ada roadmap untuk kendaraan listrik yang sedang kami siapkan hingga tahun 2060, di mana kita pelan-pelan akan mengganti semua kendaraan (ICE) yang jumlahnya 170 juta lebih itu dengan kendaraan listrik yang diproduksi di Tanah Air kita," kata Faisol.
Untuk segmen mobil penumpang, perluasan kapasitas manufaktur lokal diarahkan pada model keluarga dan kendaraan kompak yang sesuai kebutuhan pasar Indonesia. Targetnya, pilihan kendaraan listrik makin beragam pada rentang 2027–2030.
Armada logistik dan angkutan publik masuk dalam cakupan roadmap. Kota-kota yang sudah mengoperasikan koridor siap elektrifikasi akan didorong beralih ke bus dan angkutan umum bertenaga listrik pada periode yang sama.
Pelaku usaha dan perusahaan pemilik kendaraan operasional diminta menyiapkan peralihan armada lebih awal. Kebijakan ini menyentuh kendaraan niaga dan truk, baik untuk kebutuhan on-road maupun off-road.
Dengan populasi kendaraan berbahan bakar minyak yang mencapai 170 juta unit lebih, transisi tidak bisa dilakukan sekaligus. Pemerintah memilih pendekatan bertahap selama puluhan tahun, dimulai dari segmen yang paling padat pemakaian lalu menyebar ke kendaraan pribadi dan armada komersial.
Belum ada rincian insentif atau skema pembiayaan yang disebut dalam pemaparan tersebut. Yang jelas, arah kebijakan sudah dikunci: kendaraan listrik produksi lokal menjadi tulang punggung penggantian armada BBM nasional.