JAWA TENGAH — Pemerintah Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan, mewajibkan kendaraan roda empat dan enam melunasi pajak, memakai pelat nomor Jayawijaya, dan lulus uji KIR sebelum bisa membeli biosolar bersubsidi di APMS Wamena. Aturan ini menyasar pemilik kendaraan yang selama ini menunggak pajak, dengan pendaftaran kartu kendali dibuka awal November hingga awal Desember 2026.
Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Jayawijaya menerapkan syarat administratif bagi kendaraan roda empat dan enam yang ingin mengisi biosolar bersubsidi. Kebijakan ini diambil untuk menopang pendapatan asli daerah (PAD) sekaligus merapikan data kendaraan yang beroperasi di Wamena.
Pelaksana Tugas Kepala Bidang Perdagangan Disperindag Jayawijaya Yosep Tatogo menyatakan syarat itu berlaku di seluruh Agen Penyalur Minyak dan Gas (APMS) di Wamena. Pemilik kendaraan yang lolos verifikasi akan menerima kupon sebagai tanda boleh mengantre biosolar bersubsidi.
Disperindag mencatat 1.024 unit kendaraan roda empat dan enam di Jayawijaya yang terdata dan selama ini memperoleh biosolar bersubsidi. Jumlah itu menjadi basis awal penerapan kupon di APMS.
Pengawasan baru difokuskan pada biosolar. Pengguna Pertalite belum dikenai aturan serupa karena banyak kendaraan roda empat pemakai Pertalite menunggak pajak dan tidak menjalani uji KIR berkala.
Ada tiga dokumen yang harus dipenuhi pemilik kendaraan roda empat dan enam sebelum mendapat kupon pengisian di APMS:
Ketiga syarat itu diverifikasi sebelum kupon diterbitkan. Tanpa kupon, kendaraan tidak dapat mengantre biosolar bersubsidi di APMS Wamena.
Pendaftaran kartu kendali dibuka awal November hingga awal Desember 2026. Pemilik kendaraan diminta melengkapi seluruh berkas yang ditetapkan selama periode itu.
Informasi rinci soal berkas dan lokasi pendaftaran dapat ditanyakan langsung ke Disperindag Jayawijaya.
Kartu kendali untuk pengisian BBM bersubsidi, baik Pertalite maupun biosolar, mulai berlaku awal Desember 2026. Kartu itu menyasar kendaraan roda dua hingga roda enam.
Untuk biosolar, kupon berlaku di APMS Wamena yang telah berkoordinasi dengan Disperindag. Bahan artikel ini tidak menyebut nama bank penyalur karena penyaluran BBM subsidi tidak melalui rekening bank, melainkan lewat kupon di APMS.
Yosep menjelaskan penerapan syarat pada pengguna Pertalite berisiko memutus aktivitas ekonomi warga. Banyak kendaraan umum pengangkut hasil kebun mama-mama dari kampung ke kota masuk kategori pajak mati dan tak uji KIR berkala.
"Kalau kami hentikan bisa-bisa aktivitas ekonomi di Jayawijaya ini lumpuh," katanya.
Karena itu, kesepakatan penerapan kupon dikhususkan pada kendaraan roda empat dan enam pengguna biosolar. Yosep menegaskan aturan ini tidak diambil sepihak dan sudah dikoordinasikan dengan sejumlah pemangku kepentingan.
Pemilik kendaraan yang merasa berhak mendapat kupon biosolar sebaiknya mengurus sendiri berkas ke Disperindag Jayawijaya. Jangan menyerahkan dokumen kendaraan atau uang kepada pihak yang mengaku bisa mempercepat penerbitan kupon tanpa prosedur resmi.
Keluhan soal pelayanan atau pungutan liar dapat disampaikan ke Disperindag Kabupaten Jayawijaya dan kanal pengaduan pemerintah daerah setempat. Simpan bukti pendaftaran sebagai pegangan jika kupon tidak terbit sesuai jadwal.