SEMARANG — Instruksi percepatan registrasi Perlinsos Digital disampaikan Taj Yasin usai mengikuti Rapat Koordinasi Percepatan Registrasi Perlinsos Digital yang digelar daring dari ruang kerjanya, Jumat (6/11/2026). Forum itu diikuti seluruh provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia.
Jaringan Posyandu dipilih karena dinilai paling dekat dengan warga di tingkat bawah. Pengurus Posyandu yang membidangi program Pandu Tangguh diminta melakukan evaluasi dan mendampingi pendaftaran.
"Saya mengajak seluruh kabupaten/kota, terutama tim maupun relawan yang sudah bergabung, untuk segera bergerak," kata Taj Yasin.
Evaluasi bukan sekadar formalitas. Taj Yasin meminta laporan perkembangan pendaftaran disampaikan rutin secara daring, mencakup jumlah maupun persentase capaian tiap daerah.
"Laporan ini harus disampaikan secara rutin, sehingga kabupaten/kota bisa berlomba-lomba mempercepat proses registrasi. Posyandu memiliki jaringan sampai tingkat bawah, sehingga sangat strategis untuk membantu masyarakat," ujarnya.
Pemprov Jateng juga berencana mengumpulkan para wakil kepala daerah melalui rapat koordinasi daring pada pekan berikutnya. Agenda itu untuk mengevaluasi perkembangan registrasi sekaligus mendorong percepatan di masing-masing daerah.
Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah Imam Maskur menyebut sekitar 2 juta kepala keluarga telah melakukan registrasi. Angka itu menyumbang sekitar 18 persen dari capaian nasional.
Capaian tersebut masih jauh dari kebutuhan. Sasaran registrasi di Jawa Tengah mencapai sekitar 13 juta KK, sementara target hingga Desember 2026 lebih dari enam juta KK.
Kabupaten Batang tercatat sebagai daerah dengan capaian tertinggi, telah melampaui 51 persen. Dinas Sosial Jateng akan menggelar rapat koordinasi dan evaluasi setiap Senin bersama pemerintah kabupaten/kota.
Dalam forum itu, daerah dengan capaian tertinggi maupun terendah dievaluasi untuk memetakan kendala dan mencari solusi percepatan.
Percepatan registrasi melibatkan sejumlah unsur lintas instansi. Kepolisian lewat Bhabinkamtibmas, TNI melalui Babinsa, pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), hingga kader Posyandu.
Pendamping PKH dinilai cukup aktif karena rutin berinteraksi langsung dengan masyarakat melalui kelompok Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2).
Pendataan ini diharapkan memperkuat basis data yang sudah ada melalui Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Data itu sekaligus mengakomodasi warga yang belum terjangkau pendataan sebelumnya.
"Kita berharap seluruh unsur bisa bergerak bersama. Dengan keterlibatan pemerintah daerah, pendamping sosial, TNI-Polri, dan kader Posyandu, target registrasi Perlinsos di Jawa Tengah dapat dipercepat," tandas Imam.