SEMARANG — Peluncuran VERSI PENAKKU (Verifikasi Silang Penatausahaan Keuangan) dihadiri Sekretaris Dinas, para Kepala Bidang, pejabat struktural, bendahara, serta perwakilan seluruh bidang di lingkungan DP3AKB Jawa Tengah. Turut hadir akademisi dari Universitas Katolik Soegijapranata (Unika Soegijapranata) serta perwakilan masyarakat dari CV Swidac dan CV Putra Akzatama.
Kehadiran lintas unsur itu disebut mencerminkan dukungan dan sinergi sektor dalam mendorong penerapan inovasi. Tujuannya meningkatkan kualitas tata kelola administrasi dan pertanggungjawaban keuangan di lingkungan dinas.
Tiga Masalah yang Jadi Latar Belakang Inovasi
VERSI PENAKKU dikembangkan untuk memperbaiki mekanisme verifikasi Surat Pertanggungjawaban (SPJ) melalui sistem verifikasi silang yang berjenjang, terstruktur, dan sistematis. Inovasi ini lahir sebagai solusi atas sejumlah kendala dalam proses penatausahaan keuangan.
Kendala yang dimaksud antara lain masih ditemukannya dokumen SPJ yang belum lengkap. Mekanisme verifikasi berjenjang juga dinilai belum optimal. Selain itu, belum tersedia pemantauan progres verifikasi secara sistematis.
Kepala DP3AKB: Pertanggungjawaban Keuangan Harus Tertib dan Tepat Waktu
Kepala DP3AKB Jawa Tengah Dr Uswatun Hasanah menyampaikan apresiasi dan dukungan terhadap inovasi tersebut. Menurutnya, langkah ini merupakan upaya nyata membangun budaya kerja yang lebih profesional, tertib, dan bertanggung jawab.
"Pengelolaan keuangan merupakan bagian penting dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah. Melalui VERSI PENAKKU, kita berharap proses pertanggungjawaban keuangan menjadi lebih tertib, tepat waktu, dan akuntabel. Saya harap seluruh bidang dapat berkomitmen melaksanakan mekanisme ini secara konsisten sehingga menjadi budaya kerja bersama di lingkungan DP3AKB Provinsi Jawa Tengah," ujar Uswatun.
Mengubah Pola Kerja dari Reaktif Menjadi Preventif
Project Leader VERSI PENAKKU yang juga Kepala Sub Bagian Keuangan DP3AKB Jawa Tengah, Nurul Husna Listyati, menjelaskan inovasi ini lahir dari upaya mencari solusi atas kendala verifikasi SPJ. Selama ini kendala tersebut berpotensi menyebabkan keterlambatan penyelesaian administrasi keuangan.
"Melalui VERSI PENAKKU, kami ingin mengubah pola kerja yang sebelumnya cenderung bersifat administratif dan reaktif menjadi lebih sistematis, kolaboratif, dan preventif. Setiap dokumen SPJ diharapkan telah melalui tahapan pemeriksaan secara berjenjang sesuai ketentuan sebelum diproses lebih lanjut. Dengan demikian, kesalahan dan kekurangan dokumen dapat diketahui lebih awal sehingga proses perbaikan dapat dilakukan lebih cepat," jelas Nurul Husna.
Implementasi inovasi ini didukung penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP). Dinas juga menggunakan instrumen atau template verifikasi, memperkuat koordinasi antarbidang, serta memanfaatkan teknologi digital untuk memantau progres penyelesaian dokumen pertanggungjawaban.
Bukan Hanya Tugas Sub Bagian Keuangan
Keberhasilan VERSI PENAKKU dinilai tidak hanya ditentukan oleh Sub Bagian Keuangan. Inovasi ini membutuhkan keterlibatan dan komitmen seluruh bidang. Karena itu, sosialisasi digelar untuk memastikan seluruh pemangku kepentingan memahami mekanisme, alur koordinasi, serta pembagian peran dalam verifikasi silang.
DP3AKB Jawa Tengah menargetkan peningkatan ketepatan dan kelengkapan dokumen SPJ hingga 95 persen dalam kurun waktu enam bulan implementasi. Target itu menjadi tolok ukur awal keberhasilan sistem baru tersebut.
Peluncuran dan sosialisasi ini disebut menjadi momentum memperkuat sinergi seluruh unsur organisasi. VERSI PENAKKU diharapkan tidak sekadar menjadi inovasi, tetapi bagian dari transformasi budaya kerja dan komitmen bersama dalam meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan di lingkungan DP3AKB Jawa Tengah.
