SURAKARTA — Sebanyak 10.018 unit rumah di Kota Solo kini ditempeli stiker khusus. Stiker itu menandai keluarga miskin yang terdaftar sebagai penerima bantuan sosial (bansos) dari pemerintah.
Pemasangan dilakukan serentak di 54 kelurahan yang tersebar di lima kecamatan. Langkah ini merupakan bagian dari pemadanan data penerima bansos dengan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
Stiker Jadi Tanda Verifikasi Lapangan
Setiap stiker yang terpasang di pintu atau dinding rumah warga menjadi penanda bahwa keluarga tersebut telah diverifikasi sebagai penerima bansos. Jika ditemukan rumah tanpa stiker namun warganya mengaku menerima bansos, data itu akan dicurigai sebagai penerima siluman.
Sebaliknya, jika rumah sudah ditempeli stiker tetapi penghuninya dinilai mampu, warga sekitar atau perangkat kelurahan bisa melapor untuk dilakukan evaluasi ulang.
“Kami ingin data bansos benar-benar valid. Stiker ini jadi alat verifikasi yang bisa dilihat langsung oleh petugas dan masyarakat,” ujar Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kota Surakarta, yang memimpin langsung operasi pemasangan stiker.
Target Akhir Data Tunggal Bansos
Pemkot Solo menargetkan pemasangan stiker rampung dalam waktu dekat. Data dari lapangan nantinya akan dicocokkan dengan data digital di pusat melalui sistem DTSEN.
Proses ini sekaligus mengeliminasi nama-nama penerima yang sudah tidak layak, misalnya karena pindah domisili, meninggal dunia, atau kondisi ekonomi sudah membaik namun tetap tercantum dalam daftar penerima bansos.
Warga yang merasa berhak namun belum terdata bisa melapor ke kelurahan setempat. Petugas akan melakukan verifikasi ulang sebelum stiker dipasang.
Mengapa Pemkot Solo Lakukan Ini Sekarang?
Pembersihan data bansos menjadi prioritas karena anggaran bansos bersumber dari APBN dan APBD. Data yang tidak akurat berpotensi menyebabkan kebocoran hingga miliaran rupiah setiap tahun.
Dengan metode stiker, Pemkot Solo mengadopsi cara sederhana namun efektif. Warga bisa saling mengawasi, dan perangkat desa memiliki bukti fisik di lapangan yang sulit dimanipulasi.
Langkah ini juga menjadi pilot project bagi daerah lain di Jawa Tengah yang tengah menghadapi persoalan serupa: data bansos yang kotor dan tidak mutakhir.
