SEMARANG — Alokasi Bankeupemdes tahun 2025 yang sebesar Rp1,6 triliun naik menjadi Rp1,7 triliun pada 2026. Peningkatan ini disebut sebagai bentuk komitmen Gubernur Ahmad Luthfi dalam mendorong pembangunan desa secara merata. Setiap desa penerima mendapatkan bantuan bervariasi, antara Rp50 juta hingga Rp200 juta, tergantung jenis kegiatan yang diajukan.
Bantuan Rp200 Juta untuk Talud Drainase di Dua Dusun
Salah satu desa yang telah merasakan manfaat program ini adalah Desa Banyubiru, Kabupaten Semarang. Pada 2025, desa tersebut menerima total Rp250 juta untuk dua proyek berbeda. Kepala Desa Banyubiru, Sri Anggoro Siswaji, menjelaskan bahwa Rp200 juta digunakan untuk membangun talud drainase di Dusun Cerbonan dan Tegalwuni, yang selama ini menjadi langganan genangan saat musim hujan.
"Manfaatnya sangat dirasakan masyarakat. Selain mengurangi risiko banjir dan longsor, pembangunan ini juga mendukung pengembangan kawasan wisata di desa," ujar Sri Anggoro.
Gotong Royong dan Pemberdayaan Ekonomi Lokal
Seluruh proyek dikerjakan dengan pola pemberdayaan masyarakat. Dana yang masuk ke rekening desa dikelola oleh Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) yang melibatkan tenaga kerja lokal. Material bangunan juga dibeli dari toko-toko di sekitar desa, bukan dari luar daerah.
"Yang mengerjakan warga, pembelanjaannya juga di desa. Jadi perputaran ekonominya kembali ke masyarakat. Dampaknya benar-benar dirasakan warga," ungkap Sri Anggoro.
Keterbukaan informasi juga dijalankan dengan pemasangan papan proyek dan publikasi di media sosial desa. Warga bisa melihat langsung sumber dana, nilai kegiatan, hingga hasil pembangunan secara transparan.
Warga: Saluran Air Lancar, Risiko Longsor Berkurang
Ketua RT 3 RW 7 Dusun Tegalwuni, Teguh Purono, mengatakan bahwa sebelum ada talud drainase, saluran air sering tersumbat dan menyebabkan banjir di lingkungan setempat. Setelah dibangun, aliran air menjadi lancar dan membantu pengairan lahan pertanian warga.
"Pembangunan talud juga dikerjakan secara gotong royong oleh warga dari enam RT. Pekerjaan bisa selesai sesuai jadwal," ujarnya.
Di Dusun Dangkel, warga bernama Sugiarto merasakan manfaat talud penahan tebing yang dibangun dengan dana Rp50 juta. Kawasan tersebut sebelumnya rawan longsor karena berada di dekat permukiman dan akses jalan warga.
"Setelah ada talud, warga merasa lebih aman dan nyaman. Jalan tidak lagi tertutup material longsoran, lingkungan juga terlihat lebih rapi dan indah," katanya.
Pajak yang Kembali ke Masyarakat
Eko Sukoco menambahkan bahwa Bankeupemdes 2026 merupakan instrumen untuk mengembalikan pajak kendaraan bermotor ke masyarakat dalam bentuk pembangunan fisik. Menurutnya, dana yang beredar melalui program ini memberikan efek berganda bagi perekonomian desa.
"Ini merupakan bentuk perhatian pemerintah provinsi kepada desa. Kami meyakini dana yang beredar melalui bantuan ini akan memberikan multiplier effect bagi perekonomian desa," ujar Eko.
Sugiarto menilai program ini menjadi bukti nyata bahwa pajak yang dibayarkan masyarakat kembali dalam bentuk manfaat langsung."Warga tentu senang karena manfaatnya bisa dirasakan langsung. Ini membuat masyarakat semakin paham, bahwa pajak yang dibayarkan akan kembali untuk kepentingan masyarakat," tandasnya.
