SEMARANG — Akses permodalan bagi petani dan pelaku UMKM menjadi prioritas utama TPAKD Jawa Tengah tahun depan. Dalam rapat pleno yang dihadiri OJK, Bank Indonesia, serta industri jasa keuangan, disepakati sejumlah program akselerasi untuk mengejar potensi ekonomi yang belum termanfaatkan secara maksimal.
Kepala OJK Jawa Tengah, Hidayat Prabowo, menekankan bahwa kontribusi sektor keuangan tak cukup diukur dari pertumbuhan tahunan. “Ukuran seberapa besar kontribusi sektor keuangan bukan hanya diukur dari pertumbuhan dibanding tahun lalu, tetapi seberapa besar potensi pertumbuhan yang tersedia dapat diidentifikasi, disiapkan, dan dimanfaatkan secara maksimal,” ujarnya dalam sambutan.
Angka Cetak Biru: Rp 48,73 Triliun KUR dan 8,6 Juta Rekening Pelajar
Sepanjang 2025, TPAKD Jateng mencatat sejumlah capaian signifikan. Penyaluran KUR mencapai Rp 48,73 triliun yang menjangkau lebih dari 1,17 juta debitur. Dari jumlah itu, porsi untuk sektor pertanian mencapai Rp 12,57 triliun.
Di sisi literasi, program GENCARKAN sukses menggelar 4.008 kegiatan edukasi keuangan yang menjangkau sekitar 7 juta peserta. Sementara itu, program Ayo Jateng Menabung (KEJAR) berhasil mengumpulkan 8,64 juta rekening pelajar dengan total simpanan Rp 1,88 triliun.
Program Prioritas 2026: Anti-Rentenir hingga Digitalisasi Desa
Rakorda menetapkan sejumlah program prioritas untuk tahun depan. Selain penguatan sektor pertanian dan peternakan, fokus juga diarahkan pada perluasan akses pembiayaan UMKM, percepatan digitalisasi transaksi non-tunai, serta penguatan program Kredit/Pembiayaan Melawan Rentenir. Program anti-rentenir sendiri sepanjang 2025 telah menjangkau 75.173 debitur dengan outstanding Rp 1,45 triliun.
Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menyebut jumlah wirausaha di provinsi ini pada 2026 mencapai 4,93 juta orang, naik dari 3,69 juta orang pada tahun sebelumnya. “Peningkatan tersebut menunjukkan semakin berkembangnya ekosistem kewirausahaan di Jawa Tengah sekaligus memperkuat posisi Jawa Tengah sebagai salah satu pusat pertumbuhan kewirausahaan nasional,” katanya.
Deklarasi Komitmen: Perbankan dan Pemda Satu Meja
Dalam kesempatan yang sama, dilakukan penandatanganan Deklarasi Komitmen Bersama antara pemerintah daerah dan industri jasa keuangan. Kepala Biro Perekonomian Jawa Tengah, Johan Hadiyanto, menjelaskan bahwa program 2026 akan mencakup pendampingan agar pelaku usaha semakin bankable dan berdaya saing.
“Program TPAKD Tahun 2026 difokuskan pada akselerasi ekosistem keuangan inklusif dan berkelanjutan untuk meneguhkan Jawa Tengah sebagai Lumbung Pangan Nasional,” ujar Johan. Targetnya, seluruh ekosistem keuangan daerah bisa terhubung langsung dengan sektor riil, dari petani di desa hingga pengusaha di kota.
