SEMARANG — Aktivitas warga di sejumlah wilayah Kota Semarang lumpuh sementara dalam beberapa hari terakhir akibat pemadaman listrik yang terjadi tanpa peringatan. Keluhan warga berdatangan, mulai dari ibu rumah tangga yang kehilangan stok ASI hingga pemilik usaha laundry yang merugi karena mesin berhenti beroperasi.
“Gak ada peringatan dan sosialisasi. Tiba-tiba listrik padam, cucian berhenti dan gak produktif. Rugi dan gak ada solusi dan alternatif,” kata Sri, pemilik laundry rumahan di Semarang, kepada Mongabay.
Kondisi serupa dialami Najwa, seorang ibu muda. “Pompa mati, air untuk kebutuhan harian habis. Repot gak ada peringatan. Kipas mati, anak rewel kepanasan. Stok ASI basi semua,” keluhnya.
Cadangan Daya dan Pasokan Batubara Diduga Jadi Pemicu
IESR menduga akar masalah pemadaman ini terkait rendahnya cadangan bahan bakar di sejumlah Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) dalam sistem kelistrikan Jawa-Bali. Keterbatasan pasokan batubara membuat hari operasi pembangkit (HOP) berada di bawah batas aman. Salah satu penyebabnya adalah tertundanya pengesahan rencana kerja dan anggaran biaya (RKAB) oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
“Informasi yang beredar, ada gangguan pasokan batubara yang membuat PLTU harus menurunkan kapasitas pembangkitnya. Jika benar, ketergantungan pada sistem kelistrikan batubara dan sistem listrik yang terpusat merupakan ancaman keamanan pasokan energi,” ujar Fabby Tumiwa, CEO IESR.
Menurutnya, sistem interkoneksi Jawa-Madura-Bali (Jamali) seharusnya memiliki cadangan daya (reserve margin) sebesar 30% untuk menjamin keamanan pasokan. Namun, dugaan rendahnya cadangan bahan bakar membuat sistem proteksi dan redundansi jaringan tidak berfungsi optimal.
Transisi Energi Palsu Dinilai Perpanjang Ketergantungan Fosil
Di tengah potensi energi terbarukan yang melimpah, kebijakan transisi energi justru dinilai berjalan di tempat. Bagas Kurniawan, Staf Kajian dan Pengelolaan Pengetahuan Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Jawa Tengah, menyoroti sejumlah solusi transisi energi yang disebutnya palsu.
“Praktik co-firing, pengembangan panas bumi di kawasan rentan, serta proyek energi klaim ‘terbarukan’ skala besar justru mengabaikan konflik ruang hidup. Solusi ini berisiko memperpanjang unsur pembangkit fosil dan mendorong ekspansi ekstraktif baru,” kata Bagas.
IESR menambahkan, keterlambatan pembangunan pembangkit energi terbarukan dan pembatasan PLTS atap sejak 2021 turut berkontribusi meningkatkan risiko krisis listrik. Dalam jangka pendek, solusi seperti pemanfaatan surya atap yang dipadukan dengan sistem penyimpanan energi (BESS) dinilai dapat meningkatkan ketahanan pasokan di tingkat pelanggan.
Desakan Investigasi dan Percepatan Energi Terbarukan
Fabby Tumiwa menekankan pentingnya investigasi menyeluruh untuk menjawab pemicu dan penyebab utama pemadaman. Hasil investigasi harus dipublikasikan secara terbuka sebagai dasar perbaikan sistem ketenagalistrikan nasional dan penguatan akuntabilitas publik.
“Jika tidak segera dilakukan transformasi struktural, krisis listrik nasional dalam dua tahun mendatang tak terhindarkan,” tegasnya.
IESR mendorong pemerintah untuk memperbarui Peraturan Menteri ESDM Nomor 2 Tahun 2024 tentang PLTS Atap dengan mengganti mekanisme kuota sistem. Relaksasi aturan ini dinilai dapat mempercepat penambahan daya listrik dan mengurangi beban sistem yang terlalu bergantung pada pembangkit fosil.
