SEMARANG — Investor dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah 3T Jawa Tengah mendesak agar operasional lima Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) segera dimulai. Fasilitas yang tersebar di kawasan kepulauan itu sudah dinyatakan laik operasi, namun hingga kini belum ada tanda-tanda program berjalan.
Rendra Bayu Purnomo, investor dapur MBG wilayah 3T, mengungkapkan bahwa seluruh proses pembangunan dan persiapan operasional telah diselesaikan dalam waktu 35 hari, sesuai target. Investor juga telah memenuhi kewajiban administrasi dan teknis, termasuk memiliki Surat Keputusan (SK), Surat Perjanjian Kerja (SPK), dan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).
Lima Titik SPPG dan Jumlah Penerima Manfaat
Lima SPPG yang telah siap beroperasi berada di kawasan kepulauan dengan total 2.514 penerima manfaat. Berikut rinciannya:
- SPPG Desa Parang: 326 penerima manfaat
- SPPG Desa Nyamuk: 166 penerima manfaat
- SPPG Desa Kemujan: 1.041 penerima manfaat
- SPPG Desa Tambak Gojoyo: 449 penerima manfaat
- SPPG Desa Tambak Seklenting: 532 penerima manfaat
Tantangan Geografis dan Tekanan Finansial Investor
Menurut Rendra, wilayah 3T memiliki tantangan berbeda dibanding daerah lain, mulai dari kondisi geografis, distribusi logistik, pengadaan bahan pangan, hingga biaya operasional yang lebih tinggi. Karena itu, peran investor menjadi krusial dalam mempercepat pembangunan dan kesiapan operasional SPPG.
“Investor telah membangun fasilitas SPPG sekaligus mempersiapkan operasional dapur sesuai regulasi, petunjuk teknis, dan kebijakan Badan Gizi Nasional (BGN),” ujar Rendra, Selasa (30/06/2026).
Ia menambahkan, selama operasional belum berjalan, biaya pemeliharaan dan perawatan fasilitas tetap menjadi tanggung jawab investor agar kondisi dapur tetap layak digunakan. Di sisi lain, tenaga kerja lokal dan relawan yang telah direkrut masih menunggu kepastian dimulainya kegiatan.
Dampak ke Arus Kas dan Kewajiban ke Pihak Ketiga
Kondisi ini juga memberikan tekanan terhadap arus kas investor. Fasilitas yang sudah selesai dibangun belum dapat dimanfaatkan secara maksimal, sementara masih ada kewajiban yang harus dibayarkan kepada kontraktor, pemasok material, vendor instalasi listrik dan air, serta penyedia jasa lainnya.
“Selama operasional belum berjalan, biaya pemeliharaan dan perawatan fasilitas tetap menjadi tanggung jawab investor agar kondisi dapur tetap layak digunakan,” jelasnya.
Koordinasi dengan BGN dan Pemda Masih Berlangsung
Investor mengaku telah melakukan berbagai komunikasi dan koordinasi dengan pihak terkait, mulai dari menyampaikan surat resmi kepada BGN, berkoordinasi dengan Kepala Regional BGN Jawa Tengah, Koordinator Wilayah, hingga Pemerintah Daerah Jawa Tengah. Investor meminta percepatan penyelesaian proses yang menjadi prasyarat operasional, terutama bagi SPPG wilayah 3T yang telah memiliki dokumen pendukung lengkap.
“Program Makan Bergizi Gratis merupakan program strategis yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Kami berharap komunikasi, koordinasi, dan transparansi antar pemangku kepentingan terus diperkuat agar program dapat segera berjalan,” pungkas Rendra.
Data dari investor menunjukkan bahwa kebutuhan nyata masyarakat wilayah kepulauan terhadap program ini sangat tinggi. Rendra berharap wilayah 3T di Jawa Tengah tetap mendapatkan kesempatan dalam pelaksanaan program dengan mempertimbangkan kondisi geografis, tantangan distribusi, dan jumlah penerima manfaat yang telah terverifikasi.
