PATI — Risma Ardhi Chandra, Plt Bupati Pati, angkat bicara soal program beasiswa sarjana yang mandek selama tiga bulan. Ia mengonfirmasi bahwa keterlambatan pencairan terjadi karena sejumlah perusahaan mengurangi atau bahkan tidak menyalurkan dana CSR mereka pada tahun ini. Padahal, program yang diinisiasi oleh Bupati nonaktif Sudewo itu sepenuhnya bergantung pada sumbangan sukarela perusahaan.
Mengapa Dana CSR untuk Beasiswa Berkurang?
Chandra menjelaskan, tidak ada kewajiban hukum bagi perusahaan untuk memberikan CSR. Sifatnya sukarela. Ketika kondisi ekonomi perusahaan tidak memungkinkan, mereka bisa mundur dari komitmen tahun sebelumnya.
“CSR masih, karena pakainya CSR ada beberapa usaha yang tahun ini tidak memberikan CSR-nya, jadi kan harus kita gali lagi anggarannya,” ujar Chandra di Pati, Rabu (1/7/2026).
Meski begitu, ia memastikan proses pencairan tidak berhenti total. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Pati dan Bank Jateng telah mulai menyalurkan kembali dana yang tersedia. “Sabar, semua sudah dilaksanakan,” tambahnya.
Solusi Pemkab: Alokasi APBD Perubahan 2026
Agar program tidak terputus, Pemkab Pati berencana mengubah skema pendanaan. Chandra akan mengusulkan agar beasiswa sarjana ini masuk dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan tahun 2026.
“Nanti di agenda perubahan kita anggarkan di APBD. Karena kita tidak bisa memaksa perusahaan untuk memberikan CSR. CSR kan hukumnya tidak wajib jadi kalau punya kelebihan dikasih, kalau tidak ya tidak,” tegasnya.
Usulan ini akan dibahas bersama DPRD Pati dalam waktu dekat. Jika disetujui, beasiswa akan dibiayai dari kas daerah, bukan lagi dari sumbangan perusahaan.
Nasib Mahasiswa Penerima Beasiswa
Kemacetan pencairan selama tiga bulan tentu berdampak pada mahasiswa dari keluarga kurang mampu yang mengandalkan dana tersebut untuk biaya kuliah. Belum ada data pasti berapa jumlah mahasiswa yang tertunda penerimaan beasiswanya.
Chandra berjanji program ini tidak akan dihentikan. “Tidak berhenti, proses CSR ada perusahaan yang tidak bisa memberikan seperti tahun kemarin. Ada yang mundur, ada yang tidak,” ujarnya.
Langkah memasukkan beasiswa ke APBD dinilai lebih stabil karena tidak bergantung pada niat baik perusahaan yang bisa berubah setiap tahun. Namun, keputusan akhir tetap berada di tangan DPRD Pati yang akan membahas perubahan anggaran.
