KEBUMEN — Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah Satpol PP Kebumen, Juniadi Prasetyo, menyatakan pengawasan melibatkan Distapang, DPMPTSP, DPUPR, Sekretaris Kecamatan Buayan, dan Kodim 0709 Kebumen. Pemeriksaan menyasar pemenuhan perizinan dan pengelolaan limbah usaha agar tidak mencemari lingkungan sekitar.
Pengelola Sudah Kontrak Perusahaan Banyumas untuk IPAL
Dari hasil pemeriksaan, pengelola RPA telah menjalin kontrak dengan perusahaan asal Kabupaten Banyumas untuk menyempurnakan pembangunan IPAL. Pengelola juga menyerahkan denah rencana pembangunan yang disepakati serta bukti pembayaran uang muka Rp134.896.956.
Sejumlah pekerjaan fisik mulai dikerjakan kontraktor. "Di antaranya fabrikasi peralatan, penambalan dinding untuk mencegah rembesan, pembuatan kemiringan pada bagian sedimentasi, serta pengecoran bak anaerob. Sementara pengerjaan trapping tank masih berlangsung," jelas Juniadi.
Penyedotan Limbah Harian Jadi Penanganan Sementara
Selama perbaikan berlangsung, pengelola melakukan penanganan sementara terhadap limbah. Sejak 21 Oktober hingga 4 November 2026, penyedotan limbah IPAL dilakukan setiap hari melalui kerja sama dengan pihak ketiga.
Limbah hasil penyedotan wajib ditangani sesuai ketentuan. Pengelola diingatkan tidak membuang limbah sembarangan yang berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan.
Lima Kewajiban Administrasi yang Belum Tuntas
Meski pembangunan IPAL mulai berjalan, tim pengawas masih menemukan sejumlah kewajiban administrasi dan perizinan yang perlu ditindaklanjuti. Persyaratan tersebut meliputi:
- Validasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR)
- Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)
- Sertifikat Laik Fungsi (SLF)
- Sertifikat standar sesuai KBLI Nomor 10113 tentang Kegiatan Rumah Potong Unggas
- Penyesuaian Nomor Kontrol Veteriner (NKV)
Batas Waktu: IPAL 18 November, Perizinan 28 November 2026
Dalam kegiatan pembinaan, pengelola menyatakan kesanggupan menyelesaikan pembangunan IPAL sesuai standar. Hasil pengolahan air limbah juga harus memenuhi baku mutu sebelum dialirkan ke lingkungan.
Pembangunan IPAL ditargetkan rampung paling lambat 18 November 2026. Seluruh proses pengurusan dokumen perizinan yang masih menjadi kewajiban ditargetkan selesai paling lambat 28 November 2026.
Hingga IPAL berfungsi dan hasil olahannya memenuhi baku mutu pada saluran keluaran (outlet), pengelola diwajibkan tetap menyedot limbah setiap hari melalui pihak ketiga. Pengelola juga diminta menghentikan sumber pencemaran yang dibuang langsung ke lingkungan.
Juniadi menegaskan pengawasan dan pembinaan merupakan bagian dari komitmen pemerintah daerah memastikan setiap pelaku usaha mematuhi aturan, khususnya perlindungan lingkungan hidup dan pemenuhan perizinan. "Melalui pengawasan berkelanjutan ini, diharapkan pengelolaan RPA di Desa Rogodadi dapat berjalan sesuai standar, sehingga aktivitas usaha tetap berlangsung tanpa mengabaikan kelestarian lingkungan dan kesehatan masyarakat," pungkasnya.
