SLAWI — Audiensi warga diterima langsung Rudi Indrayani bersama Ketua Komisi III Umi Azkiyani, Sekretaris Komisi III, dan sejumlah anggota dewan lain. Dalam forum itu, perwakilan dinas yang hadir memaparkan bahwa wilayah pesisir Kramat secara regulasi masuk kawasan perikanan dan budidaya, bukan peruntukan industri berat.
Ketua Aliansi Masyarakat Kramat Bersatu Warjono menyebut lokasi galangan berada di RT 05 RW 01 Desa Kramat, berbatasan langsung dengan permukiman. Posisi itulah yang membuat warga menolak sejak lahan eks tambak mulai diuruk dan dipasangi pondasi.
Ancaman Debu Blasting hingga Limbah B3 di Depan Rumah Warga
Warga merinci sejumlah risiko yang mereka khawatirkan jika galangan kapal beroperasi. Aktivitas blasting disebut berpotensi memicu polusi udara berupa debu karat, sementara mesin-mesin galangan menimbulkan kebisingan harian.
Pencemaran air menjadi kekhawatiran paling serius. Limbah bahan berbahaya dan beracun seperti oli, sisa cat kapal, dan logam berat dinilai membahayakan kesehatan anak-anak serta lansia yang tinggal di sekitar lokasi.
"Yang paling riskan bagi kami adalah pencemaran dari aktivitas dock kapal. Lokasinya berbatasan langsung dengan permukiman. Dampaknya tentu akan dirasakan masyarakat sekitar," tegas Warjono.
Warga Sebut Tidak Pernah Dapat Sosialisasi Sejak Lahan Diuruk
Persoalan sosialisasi menjadi keluhan tersendiri. Perwakilan warga mengaku tidak pernah menerima penjelasan dari pihak pengelola soal rencana proyek, termasuk soal luas lahan yang disebut mencapai 6–7 hektare.
Pengurukan lahan eks kawasan tambak berlangsung tanpa pemberitahuan ke warga sekitar. Aliansi menilai prosedur itu menyalahi hak masyarakat untuk mengetahui rencana pembangunan di lingkungan tempat tinggal mereka.
DPRD Sebut Proyek Tak Sesuai Tata Ruang dan Belum Berizin
Rudi Indrayani memastikan proyek harus dihentikan. Kesimpulan itu diambil setelah mendengar paparan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Lingkungan Hidup, serta Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam audiensi.
Menurut Rudi, kawasan pesisir Kramat tidak dialokasikan untuk industri berat. Selain soal peruntukan, proyek milik PT Proskuneo itu juga dinilai belum memiliki izin sah dari instansi berwenang.
DPRD Kabupaten Tegal akan menindaklanjuti hasil audiensi ke pemerintah daerah. Warga Aliansi Masyarakat Kramat Bersatu menuntut seluruh aktivitas proyek dihentikan sampai persoalan tata ruang dan perizinan tuntas.
