JAKARTA — Bukan soal substansi, justru kesalahan elementer dalam visual yang memicu reaksi publik. BRIN mengakui kelalaiannya setelah unggahan resmi di akun media sosial institusi menampilkan lambang Garuda Pancasila yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam peringatan Hari Lahir Pancasila, 1 Juni lalu.
Kritik warganet langsung membanjiri kolom komentar unggahan tersebut. Banyak yang menyoroti ironi lembaga riset negara justru melakukan kesalahan pada simbol negara yang paling fundamental. Sebagian warganet bahkan mempertanyakan proses kurasi konten sebelum dipublikasikan oleh tim media sosial BRIN.
Kesalahan pada Lambang Negara di Konten Resmi
Dalam unggahan yang dimaksud, lambang Garuda Pancasila yang digunakan tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 1951 tentang Lambang Negara. Detail yang keliru terutama terlihat pada susunan dan posisi perisai serta jumlah bulang pada sayap Garuda yang tidak presisi.
Kesalahan semacam ini bukan kali pertama terjadi di instansi pemerintah. Sebelumnya, beberapa kementerian dan lembaga juga pernah menuai kritik serupa saat menggunakan lambang negara yang tidak standar dalam dokumen atau publikasi resmi.
Mengapa Kesalahan Ini Sensitif bagi Publik
Garuda Pancasila bukan sekadar gambar. Ia simbol identitas dan kedaulatan bangsa yang diatur secara ketat dalam undang-undang. Bagi publik Indonesia, terutama warganet yang aktif di media sosial, kesalahan pada lambang negara dianggap sebagai bentuk ketidakcermatan yang tidak bisa ditoleransi, apalagi dilakukan oleh lembaga riset negara.
BRIN sendiri merupakan institusi yang lahir dari penggabungan berbagai lembaga riset dan ilmu pengetahuan. Publik menaruh ekspektasi tinggi terhadap akurasi dan ketelitian BRIN, termasuk dalam hal-hal yang bersifat simbolik dan administratif.
Permintaan Maaf BRIN dan Tindak Lanjut
Menanggapi gelombang kritik, BRIN melalui akun media sosialnya menyampaikan permintaan maaf secara terbuka. Lembaga tersebut mengakui kesalahan dan berjanji akan lebih teliti dalam proses produksi konten ke depannya.
“Kami mohon maaf atas kesalahan visual lambang Garuda Pancasila yang tidak sesuai ketentuan dalam unggahan kami. Ini menjadi evaluasi serius bagi tim kami,” demikian pernyataan resmi BRIN yang dikutip dari unggahan mereka.
Hingga berita ini diturunkan, BRIN belum menyebutkan adanya sanksi internal atau perubahan prosedur kurasi konten secara spesifik. Namun, permintaan maaf tersebut setidaknya meredam sebagian kritik warganet yang sebelumnya ramai di linimasa.
Apa yang Perlu Diperhatikan Lembaga Lain?
Kasus ini menjadi pengingat bagi seluruh institusi pemerintah dan swasta di Indonesia. Pedoman penggunaan lambang negara sudah jelas diatur. Setiap kali hendak menampilkan Garuda Pancasila, wajib merujuk pada gambar resmi yang dikeluarkan oleh Sekretariat Negara.
Kesalahan serupa kerap terjadi karena penggunaan file gambar dari sumber tidak resmi atau hasil unduhan tanpa verifikasi. Di era digital, di mana konten visual menyebar cepat, satu kesalahan kecil bisa memicu krisis reputasi yang tidak perlu.
Bagi warganet, kasus ini juga menjadi pengingat bahwa fungsi kontrol sosial tetap penting. Kritik yang konstruktif, meski disampaikan dengan nada keras, membantu menjaga akurasi informasi dan simbol negara yang dihormati bersama.
