Perusahaan yang berlokasi di kawasan industri Tanjung Mas itu hampir setahun tidak berproduksi karena kehilangan seluruh pesanan dari pembeli. Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Semarang, Sutrisno, mengatakan kondisi keuangan perusahaan menjadi penyebab utama penutupan.
PHK Bertahap Sesuai Masa Kontrak
Sutrisno menjelaskan, PHK dilakukan mengikuti tanggal berakhirnya kontrak masing-masing karyawan. Langkah ini agar administrasi ketenagakerjaan — termasuk kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan — tetap berjalan sesuai ketentuan.
"Ya hasilnya mereka semua kan ini di-PHK-nya misalnya kontrak ada yang Juli ya berarti yang Juli, yang Maret ya Maret, jadi memang sesuai dengan tanggal kontrak supaya tidak berdampak pembayaran BPJS mundur-maju," ujarnya saat dihubungi, Sabtu (25/7/2026).
Proses administrasi tahap pertama baru mencakup sekitar 200 orang. "Belum selesai karena ini masih semua harus mengisi form semua 200 orang itu," katanya. Disnaker menggandeng Polrestabes Semarang untuk mengawal penyelesaian berkas para pekerja. Targetnya, 200 berkas pertama rampung dalam pekan ini.
Mayoritas Pekerja dari Demak, Warga Semarang 150 Orang
Dari total lebih dari 800 pekerja yang terdampak, sekitar 85 persen merupakan warga Kabupaten Demak. Sisanya, sekitar 150 orang atau 15 persen, adalah warga Kota Semarang. "Warga Semarang maksimal 15 persen. Jadi ya sekitar 150 orang," kata Sutrisno.
Disnaker Siapkan Pelatihan BLK dan Dorong BLT
Bagi warga Kota Semarang yang kehilangan pekerjaan, Disnaker membuka kesempatan mengikuti pelatihan keterampilan di Balai Latihan Kerja (BLK). "Berapapun itu, asalkan warga Kota Semarang," ujarnya. Kapasitas pelatihan tidak dibatasi selama pesertanya memenuhi syarat domisili.
Sutrisno juga berharap pemerintah pusat memberikan bantuan langsung tunai (BLT) kepada para korban PHK sebagai penyangga kebutuhan hidup selama masa transisi. "Pemerintah harapannya kalau bisa memberi BLT. Itu artinya kan tiga bulan, untuk bantuan uang tiga bulan untuk kehidupan itu," katanya.
Ia menilai tekanan terhadap industri tekstil dan garmen saat ini dipengaruhi perlambatan ekonomi global. Di sisi lain, Disnaker mendorong penguatan fungsi Pelabuhan Tanjung Emas agar biaya logistik ekspor lebih kompetitif, sehingga daya saing manufaktur di Jawa Tengah meningkat.
Terkait hak-hak pekerja, Disnaker memastikan telah berkoordinasi dengan BPJS Ketenagakerjaan agar pencairan hak dapat segera diproses setelah surat PHK diterbitkan.
