SEMARANG — Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menyatakan bahwa pencapaian ini menjadi stimulus bagi jajaran pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota di wilayahnya. Penghargaan dari Kemendagri itu diberikan dalam sebuah forum nasional yang membahas kinerja daerah dalam mengendalikan laju inflasi.
Mengapa Inflasi di Jateng Terkendali?
Keberhasilan ini tidak lepas dari sejumlah kebijakan strategis yang diterapkan Pemprov Jateng. Langkah-langkah seperti operasi pasar murah, penguatan kerja sama antardaerah untuk distribusi pangan, serta pemantauan harga secara real-time di pasar tradisional menjadi kunci utama.
Pemprov juga aktif menggelar rapat koordinasi rutin dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan para kepala daerah untuk mengantisipasi lonjakan harga pada momen hari besar keagamaan nasional (HBKN).
Dampak Langsung bagi Warga Jateng
Bagi masyarakat, stabilitas inflasi berarti daya beli tetap terjaga. Harga bahan pokok seperti beras, minyak goreng, dan cabai tidak mengalami fluktuasi ekstrem yang memberatkan rumah tangga. Di sisi lain, pengusaha UMKM juga diuntungkan karena biaya produksi lebih terprediksi.
Penghargaan ini sekaligus menjadi tolok ukur bahwa koordinasi antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota berjalan efektif. “Ini menjadi stimulus bagi kita semua untuk terus bekerja keras,” ujar Luthfi dalam keterangan resmi yang diterima redaksi.
Apa Langkah Selanjutnya?
Ke depan, Pemprov Jateng berencana memperkuat sistem informasi harga pangan yang bisa diakses publik secara langsung. Langkah ini diharapkan bisa menekan potensi spekulasi harga di tingkat pedagang. Selain itu, program tanam cabai dan bawang merah di pekarangan rumah juga terus digalakkan untuk mengurangi ketergantungan pasokan dari luar daerah.
Dengan penghargaan ini, Jawa Tengah menempatkan diri sebagai salah satu provinsi dengan manajemen inflasi terbaik di Indonesia. Prestasi ini juga memperkuat posisi Ahmad Luthfi dalam peta politik daerah menjelang tahun politik mendatang.
