JAWA TENGAH — Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyebut kondisi Aceh pascabencana yang melanda beberapa waktu lalu telah pulih secara fungsional. Pernyataan itu disampaikan usai rapat koordinasi evaluasi penanganan dan percepatan pemulihan di Kantor Gubernur Aceh, Selasa (9/6).
"Kebanyakan sudah kembali normal tapi belum permanen, normalnya normal fungsional," kata Tito.
Indikator Normal Fungsional: Logistik Lancar, Listrik dan Internet Nyala
Tito merinci sejumlah indikator yang membuatnya menyebut kondisi normal fungsional telah tercapai. Pergerakan orang dan barang disebutnya sudah lancar, pasokan listrik tersedia, stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) beroperasi, jaringan internet berfungsi, dan kebutuhan logistik masyarakat tercukupi.
Namun di balik kelancaran itu, ia mengakui masih ada fasilitas publik yang belum pulih. Sejumlah sekolah misalnya masih menggunakan tenda atau bangunan darurat sebagai tempat belajar. Sebagian lainnya menumpang di sekolah lain karena fasilitas utama belum bisa dipakai.
"Sebagian besar memang sudah kembali ke sekolah asal, tetapi ada yang masih menggunakan fasilitas darurat karena proses pemulihan belum selesai," ujarnya.
Pekerjaan Rumah: Rumah Warga, Jembatan, hingga Tambak Rusak
Tito menyebut tantangan berikutnya adalah menyelesaikan rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur yang rusak. Sektor yang masih membutuhkan perhatian antara lain perumahan warga, madrasah, jalan, jembatan, lahan pertanian, dan tambak milik masyarakat.
"Terlepas dari kita sudah bisa mengembalikan kehidupan masyarakat kepada fungsi yang normal, masih banyak persoalan yang harus diselesaikan. Masalah perumahan, pendidikan, madrasah, jalan, jembatan, sawah, tambak dan lain-lain perlu diperbaiki dan direhabilitasi," kata Tito.
Pemerintah Pantau Progres Rehab Rekon Setiap Dua Pekan
Pemerintah pusat berkomitmen mengawal proses pemulihan agar kondisi masyarakat tidak hanya kembali normal secara fungsional, tetapi pulih secara permanen. Tito mengatakan pihaknya akan memantau progres program rehabilitasi dan rekonstruksi yang dijalankan pemerintah daerah terdampak setiap dua minggu sekali.
"Kita monitor terus setiap dua minggu nantinya," katanya.
