MALANG — Pemerintah Provinsi Jawa Timur resmi meluncurkan program beasiswa tahun 2026 yang menyasar ribuan mahasiswa dari keluarga prasejahtera. Wakil Bupati Malang, Didik Budi Muliono, hadir langsung dalam acara launching yang digelar di lingkungan Pemkab Malang, Selasa pekan lalu. Program ini menjadi salah satu prioritas Pemprov Jatim dalam meningkatkan angka partisipasi pendidikan tinggi di daerah.
Target 3.000 Mahasiswa Baru dari Seluruh Kabupaten/Kota
Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jatim menyebutkan bahwa kuota beasiswa tahun depan dinaikkan dibanding tahun sebelumnya. Sebanyak 3.000 mahasiswa baru akan menerima bantuan biaya kuliah penuh selama delapan semester. Pendaftaran direncanakan dibuka mulai Januari 2026 melalui sistem daring terintegrasi.
Beasiswa ini mencakup biaya UKT (Uang Kuliah Tunggal) hingga batas tertentu serta tunjangan hidup bulanan. Penerima akan diseleksi berdasarkan prestasi akademik dan kondisi ekonomi keluarga. Verifikasi data dilakukan bersama dinas sosial setempat untuk memastikan tepat sasaran.
Wakil Bupati: Ini Momentum Percepatan SDM di Malang
Dalam sambutannya, Didik Budi Muliono menekankan pentingnya program ini bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Malang. "Kami mendorong anak-anak muda dari keluarga kurang mampu untuk tidak ragu mendaftar. Pemerintah hadir untuk memastikan mereka tetap bisa kuliah," ujarnya.
Didik juga mengimbau para camat dan kepala desa untuk aktif menyosialisasikan program ini ke tingkat RT/RW. Menurutnya, masih banyak calon mahasiswa potensial yang belum mendapatkan informasi akses beasiswa. "Jangan sampai ada anak pintar yang putus sekolah hanya karena masalah biaya," tambahnya.
Jadwal Pendaftaran dan Syarat Utama
Pendaftaran program beasiswa Pemprov Jatim 2026 akan dimulai pada awal tahun depan. Calon pendaftar wajib memiliki Kartu Indonesia Pintar (KIP) atau surat keterangan tidak mampu dari kelurahan. Selain itu, nilai rapor semester terakhir minimal rata-rata 7,5 menjadi syarat akademik dasar.
Proses seleksi akan berlangsung selama dua bulan, dengan pengumuman hasil pada Maret 2026. Penerima beasiswa akan dikontrak untuk mempertahankan IPK minimal 3,0 setiap semester. Jika melanggar, beasiswa dapat dicabut dan dialihkan ke mahasiswa lain.
Dampak bagi Pendidikan Tinggi di Jawa Timur
Program ini diharapkan mampu menekan angka putus kuliah akibat faktor ekonomi yang masih tinggi di beberapa daerah. Data BPS Jatim menunjukkan bahwa sekitar 12 persen mahasiswa dari keluarga miskin terpaksa drop out setiap tahun. Beasiswa ini menjadi salah satu solusi konkret untuk mempertahankan mereka di bangku kuliah.
Pemprov Jatim mengalokasikan anggaran khusus dari APBD 2026 untuk mendanai program ini. Besaran total anggaran belum diumumkan secara resmi, namun dipastikan meningkat dari tahun sebelumnya. Pemerintah juga menggandeng sejumlah universitas negeri dan swasta sebagai mitra pelaksana.
