SEMARANG — Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah Mohammad Saleh secara resmi mendorong pemerintah provinsi bersama pihak perbankan untuk memperluas akses permodalan bagi pelaku UMKM. Menurutnya, skema kredit usaha dengan bunga rendah menjadi salah satu kunci utama agar UMKM di Jateng bisa naik kelas di tengah persaingan pasar yang kian kompetitif.
“UMKM merupakan tulang punggung ekonomi daerah. Karena itu, akses permodalan harus terus diperluas agar pelaku usaha bisa berkembang dan naik kelas,” ujar Saleh di Kota Semarang, dalam keterangan yang diterima redaksi, Senin.
Bukan Sekadar Modal, Perlu Pendampingan dan Pemasaran
Saleh menekankan bahwa perluasan akses kredit tidak boleh berjalan sendiri. Ia mendorong agar program tersebut dibarengi dengan pendampingan usaha secara berkelanjutan, peningkatan kualitas produk, serta penguatan strategi pemasaran. Tanpa ketiga aspek itu, pelaku UMKM dikhawatirkan tetap kesulitan bersaing meski modal sudah tersedia.
“Peluang pengembangan UMKM di Jawa Tengah masih sangat besar. Tapi harus ada ekosistem yang mendukung, bukan sekadar mengucurkan uang,” tambahnya.
Ekonomi Jateng Tumbuh 5,89 Persen, Lebih Tinggi dari Nasional
Dorongan ini disampaikan Saleh di tengah data ekonomi yang cukup positif. Pada triwulan I 2026, ekonomi Jawa Tengah tercatat tumbuh 5,89 persen, melampaui pertumbuhan ekonomi nasional yang berada di angka 5,61 persen. Sementara itu, tingkat pengangguran terbuka di provinsi ini berhasil ditekan menjadi 4,24 persen.
Namun, di balik angka makro yang menggembirakan, masih banyak pelaku UMKM, terutama di sektor mikro, yang kesulitan mengakses permodalan formal. Bunga kredit yang relatif tinggi dan persyaratan agunan kerap menjadi hambatan klasik.
Apa yang Perlu Dilakukan Perbankan?
Saleh mengimbau perbankan, baik bank milik pemerintah daerah maupun bank nasional yang beroperasi di Jateng, untuk menyederhanakan prosedur dan menurunkan suku bunga kredit usaha rakyat. Menurutnya, perbankan memiliki peran strategis sebagai mitra pemerintah dalam menggerakkan sektor riil.
“Kami di DPRD akan terus mengawal agar kebijakan ini benar-benar dirasakan manfaatnya oleh pelaku UMKM di seluruh kabupaten dan kota,” pungkas Saleh.
