PATI — Program beasiswa bagi mahasiswa dari keluarga kurang mampu di Kabupaten Pati tersendat selama tiga bulan terakhir. Plt Bupati Pati, Risma Ardhi Chandra, menyatakan bahwa penyebab utamanya adalah menurunnya kontribusi dana Corporate Social Responsibility (CSR) dari sejumlah perusahaan yang selama ini membiayai program tersebut.
"CSR ini hukumnya tidak wajib. Kita juga tidak bisa memaksa perusahaan memberikan CSR. Ada yang mundur, ada yang tidak," ujar Risma saat dikonfirmasi wartawan, baru-baru ini.
Pemkab Cari Sumber Pendanaan Baru
Menurut Risma, pemerintah daerah tidak bisa memaksa perusahaan untuk menyalurkan dana CSR karena sifatnya sukarela. Akibatnya, ketika beberapa perusahaan mengurangi atau menghentikan kontribusinya, pendanaan beasiswa ikut terganggu.
Pemkab Pati kini berupaya mencari sumber pendanaan alternatif. Salah satunya melalui Badan Amil Zakat Nasional (Baznas). Dinas Pendidikan juga telah mulai menghimpun dukungan pendanaan. Jika kebutuhan anggaran belum terpenuhi, pemerintah akan mengkaji pengalokasian dana melalui APBD Perubahan.
Penjelasan ini memicu sorotan. Pasalnya, program yang diperuntukkan bagi mahasiswa dari keluarga kurang mampu ternyata bergantung pada dana CSR. Penggunaan APBD sebagai sumber pendanaan baru akan dipertimbangkan setelah keterlambatan pencairan berlangsung berbulan-bulan.
Orang Tua Mahasiswa Desak Kepastian
Di sisi lain, kuasa hukum perwakilan orang tua penerima beasiswa, Dedy Gunawan, mendesak Pemkab Pati segera memberikan kepastian. Ia mengungkapkan telah mengirim surat permohonan audiensi kepada Plt Bupati Pati dan meminta pertemuan digelar pada Senin, 6 Juli 2026, pukul 10.00 WIB.
"Kami meminta Pemkab Pati segera memberikan jawaban, jangan terkesan abai terhadap persoalan ini. Surat sudah kami kirimkan dan kami meminta waktu audiensi dengan Pak Plt Bupati," kata Dedy.
Dedy menegaskan pendampingan yang dilakukannya murni sebagai bentuk pelayanan hukum kepada masyarakat tanpa kepentingan pribadi. "Saya tidak punya kepentingan apa pun. Saya tidak menerima uang apa pun. Ini murni bentuk pelayanan saya kepada masyarakat Kabupaten Pati yang sedang mencari kejelasan atas hak anak-anak mereka," tegasnya.
Ada Mahasiswa Terancam Putus Kuliah
Ia mengaku prihatin setelah menerima laporan dari mahasiswa dan orang tua penerima beasiswa. Bahkan, terdapat informasi adanya mahasiswa yang terpaksa menghentikan kuliah karena kesulitan ekonomi akibat bantuan yang belum diterima.
"Kalau benar ada mahasiswa dari keluarga miskin yang sampai putus kuliah karena persoalan ini, terus terang darah saya mendidih. Ini menyangkut masa depan anak-anak. Saya heran kenapa sampai sekarang belum ada penjelasan yang benar-benar memberikan kepastian kepada masyarakat. Ini sudah tiga bulan," ujarnya.
Saat ini pihaknya tengah mengumpulkan berbagai dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan program beasiswa, termasuk surat keputusan dan nota kesepahaman yang menjadi dasar pendanaan.
Dedy menegaskan, apabila dalam waktu dekat tidak ada kejelasan mengenai pencairan beasiswa, pihaknya akan menempuh jalur hukum. "Kalau memang diperlukan, kami akan menempuh langkah hukum agar terang siapa yang bertanggung jawab dan apa penyebab sebenarnya sehingga bantuan ini tidak kunjung diterima mahasiswa," katanya.
