Sikka – Kondisi geografis Pulau Palue yang sempit dan keberadaan gunung berapi aktif membuat akses air bersih menjadi tantangan besar pascagempa bumi melanda Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur (NTT). Menyadari kompleksitas itu, Kementerian Pekerjaan Umum (PU) berupaya mencari solusi inovatif dengan membuka peluang kerja sama bersama Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) untuk mengubah air laut menjadi air tawar.
Menteri PU Dody Hanggodo telah menjajaki kemungkinan pemanfaatan teknologi tersebut saat menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) bersama Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena, Bupati Sikka Juventus Prima Yoris Kago, serta jajaran Pemerintah Kabupaten Sikka dan seluruh balai Kementerian PU di NTT pada Jumat (23/8) malam. Menurut Dody, pendekatan ini dinilai jauh lebih efektif dan efisien dibandingkan metode konvensional dalam memenuhi kebutuhan air bersih warga.
“Saya sudah kontak Kepala BRIN, siapa tau mereka punya teknologi apapun untuk mengkonversi air laut itu menjadi tawar. Itu menurut saya akan jauh lebih efektif dan efisien,” ujar Dody Hanggodo.
Pulau Palue yang berada di Kecamatan Palue memiliki karakteristik geografis yang unik namun rumit. Dody mengungkapkan bahwa dirinya telah membayangkan sejak awal sulitnya menemukan sumber air bersih di pulau tersebut, terutama dengan adanya gunung berapi yang masih aktif. Meski demikian, ia menegaskan komitmen pemerintah untuk terus berupaya semaksimal mungkin.
“Saya sudah perkirakan, ini kan pulau tidak terlalu besar, kemudian saya juga terinfokan ada gunung berapi yang lumayan masih aktif, jadi saya sudah bayangkan bahwa itu akan susah mencari sumber air bersih. Tapi kita akan terus upayakan. Nanti kita yang jungkir balik untuk mencari apapun supaya teman-teman kita di Palue itu tetap merasa bagian dari NKRI,” kata Menteri Dody.
Dampak gempa bumi di Kabupaten Sikka sendiri sangat parah pada sektor infrastruktur dasar. Data yang dihimpun Kementerian PU dan Pemkab Sikka menunjukkan dari total 495 prasarana air bersih yang terdampak, sebanyak 481 unit mengalami kerusakan berat. Kerusakan paling signifikan terjadi di Kecamatan Palue, khususnya pada Bak Penampung Air Hujan (BPAH) milik masyarakat, sementara infrastruktur milik Perumda di wilayah daratan yang rusak ringan dan sedang sudah diperbaiki.
Tidak hanya air bersih, sektor sanitasi juga hancur akibat gempa. Sebanyak 371 prasarana sanitasi rusak, dengan 302 unit di antaranya mengalami kerusakan berat, terutama fasilitas mandi, cuci, dan kakus (MCK) warga di Kecamatan Palue.
Percepatan Pemulihan sebagai Arahan Presiden
Menteri Dody menegaskan bahwa percepatan pemulihan infrastruktur dasar ini merupakan bagian dari instruksi langsung Presiden Prabowo Subianto. Pemerintah pusat berkomitmen agar masyarakat terdampak bencana bisa segera bangkit dan kembali menjalani kehidupan normal tanpa harus menunggu lama.
“Kami melaksanakan ini karena arahan dan dukungan penuh dari Bapak Presiden Prabowo Subianto, kita hanya membantu mewujudkan apa-apa yang beliau inginkan, sehingga warga yang terdampak bencana itu bisa secepatnya tersenyum,” tuturnya.
Melalui kombinasi percepatan perbaikan infrastruktur sumber daya air dan sanitasi serta penjajakan teknologi konversi air laut menjadi air tawar, Kementerian PU berharap kebutuhan dasar masyarakat Pulau Palue dapat segera pulih. Upaya ini tidak hanya berhenti pada penanganan darurat, tetapi juga dirancang untuk memberikan solusi infrastruktur yang berkelanjutan bagi warga yang tinggal di pulau terluar tersebut.
