PURWOKERTO — Menteri Sosial Saifullah Yusuf, yang akrab disapa Gus Ipul, menyampaikan hal itu usai kegiatan Penguatan Penjangkauan Sekolah Rakyat dan Perlindungan Sosial di Sasana Krida Gelanggang Olahraga Satria, Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, Minggu malam. Menurut dia, seluruh program perlindungan sosial bergantung pada kualitas data penerima manfaat.
"Program-program pemerintah bergantung pada data yang akurat. Kalau kita mau memberikan perlindungan, jaminan, rehabilitasi dan pemberdayaan sosial kepada masyarakat miskin serta anak-anak terlantar, maka harus dimulai dengan data yang akurat," kata Gus Ipul.
Biometrik dan Face Recognition Mulai Dipakai Nasional
Pemerintah telah membangun sistem perlindungan sosial digital yang diuji coba di Kabupaten Banyuwangi pada 2025. Sejak 2026, sistem itu diterapkan secara nasional.
Sistem tidak lagi hanya mengandalkan identitas nama dan alamat (by name by address). Pengenalan wajah atau biometrik ditambahkan untuk memastikan identitas penerima manfaat. Sistem juga memanfaatkan kecerdasan buatan dan terintegrasi dengan berbagai basis data pemerintah untuk memetakan profil penerima maupun calon penerima bantuan.
"Dengan data yang akurat itu kita akan memberikan bantuan kepada masyarakat yang paling membutuhkan. Jangan sampai kita membantu orang yang tidak memenuhi kriteria atau bahkan membantu orang yang sudah meninggal," ujar Mensos.
Pendampingan Warga Jadi Syarat di Lapangan
Penerapan sistem digital tidak bisa dilepas begitu saja. Belum seluruh masyarakat memiliki telepon pintar atau terbiasa memakai layanan digital.
Karena itu, Kemensos mengajak pemerintah daerah, perangkat RT/RW, Babinsa, Bhabinkamtibmas, ASN, dan pendamping sosial untuk membantu warga mengakses layanan. Pemutakhiran data juga melibatkan pemerintah pusat, pemerintah daerah, Badan Pusat Statistik, hingga perangkat desa dan pengurus RT/RW.
Evaluasi penerima bansos terus berjalan, termasuk penelusuran penerima yang memiliki tabungan di atas Rp50 juta. Dalam dua tahun terakhir, lebih dari 4 juta keluarga penerima manfaat baru yang sebelumnya belum pernah menerima bansos telah terdata melalui validasi bersama pemerintah daerah dan BPS.
Banyumas Diharapkan Kembali Raih UHC
Mensos berharap Kabupaten Banyumas bisa kembali mencapai cakupan kesehatan semesta atau Universal Health Coverage. Cakupan itu sempat turun akibat pemutakhiran data berdasarkan desil kesejahteraan.
"Ke depan mudah-mudahan Banyumas bisa UHC lagi dengan data terbaru. Saya bersama Pak Bupati akan berjuang," kata Gus Ipul.
Bupati Banyumas Sadewo Tri Lastiono menyatakan pemerintah daerah mendukung penerapan sistem perlindungan sosial digital. Ia berharap sistem yang terintegrasi dengan berbagai institusi itu menekan tingkat kesalahan data hingga maksimal 3 persen.
Pembiayaan Desil 1-4 Ditanggung Pemerintah Pusat
Skema pembiayaan berdasarkan desil kesejahteraan berpotensi meringankan beban APBD kabupaten. Desil 1-4 ditanggung pemerintah pusat, desil 5-6 pemerintah kabupaten, dan desil 7-8 pemerintah provinsi.
"Kalau itu sudah diterapkan, saya yakin beban APBD kabupaten akan lebih ringan. Namun, yang paling penting adalah basis data yang tepat," kata Bupati Sadewo.
