SRAGEN — Sriyanto Saputro menyampaikan komitmen tersebut di hadapan warga dan tamu undangan dalam acara penyerahan bantuan bedah rumah. Kegiatan yang dikemas mendadak itu disebutnya sebagai bentuk tanggung jawab moral sekaligus pemanfaatan masa reses untuk bersilaturahmi langsung dengan konstituen.
Politisi Partai Gerindra itu mengapresiasi sinergi antara pemerintah daerah, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim), perbankan, serta para fasilitator lapangan yang bekerja menyukseskan program.
Backlog 21.000 Unit Jadi Pekerjaan Rumah Sragen
Dalam sambutannya, Sriyanto menyoroti tingginya angka backlog perumahan di Sragen yang masih berada di kisaran 21.000 unit. Pihaknya bersama pemerintah berkomitmen terus mem-backup agar Sragen ke depan bisa bebas dari Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).
Aspirasi yang diperjuangkan bersama Komisi V DPR RI dan Kementerian Perumahan menyasar penyederhanaan persyaratan program bedah rumah. Syarat administrasi yang terlalu kaku dinilai membebani masyarakat golongan bawah, khususnya desil 1 hingga desil 4.
"Kalau kemudian harus punya modal sekian, ya sampai kapanpun tidak akan tersalurkan. Makanya ke depan akan disederhanakan dan ada edaran terbaru dari Dirjen, tapi pengawalannya juga harus ketat," tegas Sriyanto.
Dana Langsung ke Rekening Penerima Lewat BSI
Sriyanto memastikan program bedah rumah di bawah pengawalan dan era kepemimpinannya bersih dari segala bentuk pemotongan atau pungutan liar. Penyaluran dana dilakukan secara transparan langsung ke rekening penerima melalui pihak perbankan, yakni BSI.
Kuota Nasional Melonjak dari 45.000 ke 400.000 Unit
Ia membandingkan skala program perumahan nasional sebelum dan sesudah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Sebelumnya, kuota bedah rumah se-Indonesia hanya berkisar 45.000 unit per tahun. Kini jumlahnya melonjak hingga mencapai 400.000 unit per tahun, bahkan tengah diupayakan terus ditingkatkan demi menuntaskan persoalan perumahan rakyat.
Di akhir sambutannya, Sriyanto berpesan kepada masyarakat Sragen agar menjaga kerukunan dan tidak mudah terprovokasi informasi di media sosial. Ia menilai narasi negatif di ruang digital kerap digerakkan pihak-pihak yang merasa terganggu dengan kebijakan tegas pemerintah, seperti pemberantasan korupsi, penertiban mafia migas, dan penyelamatan sumber daya alam nasional.
Ia mengajak warga mendukung program pemerintah pusat, mulai dari peningkatan kesejahteraan petani, swasembada pangan, hingga sektor pendidikan, demi kemajuan bangsa dan kesejahteraan rakyat secara menyeluruh.
