BATANG — Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Batang mencatat target awal penerimaan retribusi TKA pada 2026 ditetapkan sebesar Rp 1,116 miliar. Angka itu kemudian dinaikkan menjadi Rp 2,5 miliar dalam perubahan anggaran, namun realisasi di lapangan justru melampauinya.
Kepala Bidang Pelatihan, Penempatan dan Transmigrasi Disnaker Batang, Elisiyatun Muslimah, menyebut lonjakan penerimaan tidak terlepas dari dinamika status kawasan industri di Batang. Perubahan status KITB menjadi KEK Industri Batang menjadi pemicu utamanya.
Perubahan Status KITB Ubah Skema Pembayaran TKA
Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2025 per 19 Maret 2025, KITB berubah menjadi KEK Industri Batang. Regulasi itu berdampak langsung pada skema pembayaran TKA di kawasan tersebut.
Secara aturan, pembayaran TKA yang bekerja di kawasan KEK tidak lagi masuk kategori retribusi daerah, melainkan menjadi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Namun praktik di lapangan tidak sepenuhnya mengikuti ketentuan itu.
"Target pendapatan awal sebenarnya tidak memasukkan TKA yang ada di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2025 per 19 Maret 2025, KITB berubah menjadi KEK Industri Batang," kata Elisiyatun saat ditemui di kantornya, dikutip dari Joglo Jateng.
Perusahaan Masih Pilih Lokasi Kerja "Batang" di Sistem RPTKA
Sejumlah perusahaan masih mencantumkan lokasi kerja di Batang pada sistem Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA). Kondisi tersebut membuat pembayaran tetap masuk ke kas daerah, bukan ke PNBP.
"Pembayaran TKA di KEK sejatinya sudah tidak lagi menjadi retribusi daerah. Namun, beberapa perusahaan pada Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA)-nya masih masuk ke daerah, karena perusahaan tetap memilih lokasi kerja 'Batang' di sistem, sehingga otomatis pembayarannya masuk ke Batang. Hal inilah yang menyebabkan kenaikan realisasi cukup besar," jelas Elisiyatun.
Disnaker Kesulitan Menyusun Proyeksi Pendapatan
Elisiyatun mengakui kondisi tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi Disnaker dalam menyusun proyeksi pendapatan. Penetapan target harus mempertimbangkan perbedaan skema pembayaran antara kawasan di luar KEK dan perusahaan yang beroperasi di dalam kawasan.
"Pihak dinas tidak bisa mematok target tersebut secara spesifik karena di aplikasi TKA Online, mereka memilih dan memasukkan lokasi kerja di Batang, sementara target dinas berada di luar KEK Industropolis Batang," tandasnya.
Realisasi 155,86 persen dari target perubahan membuat penerimaan retribusi TKA Batang menjadi salah satu pos pendapatan daerah yang menonjol pada 2026. Ke depan, Disnaker Batang masih harus menyesuaikan proyeksi penerimaan dengan skema baru pascaperalihan status KITB menjadi KEK.
