PAD Malut Tembus Rp1 Triliun Berkat Smelter Nikel, Lapangan Kerja Formal Melejit 35 Persen

JAWA TENGAH — Sebelum smelter berdiri, Maluku Utara hanya menjadi pemasok bijih nikel mentah. Kini, setelah pabrik pengolahan beroperasi, nilai tambah yang dulu hilang di luar daerah mulai dinikmati sendiri. Pengamat ekonomi Ibrahim Assuaibi menegaskan, industrialisasi memaksa aktivitas pengolahan berlangsung langsung di lokasi tambang.

“Dampak lainnya kemudian adalah meningkatnya lapangan kerja secara tajam,” ujarnya kepada Katadata, Rabu (13/5). Menurut Ibrahim, hasil hilirisasi juga mulai dirasakan lewat perbaikan infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan—asalkan alokasi PAD tepat sasaran.

Setiap 1 Persen Produksi Bijih, PDRB Naik 0,05 Persen

Kajian IIGF Institute mengonfirmasi korelasi positif antara produksi nikel dan pertumbuhan ekonomi regional. Setiap kenaikan 1 persen produksi bijih nikel di Maluku Utara mampu mendongkrak Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sebesar 0,05 persen. Kontribusi PDRB provinsi ini terhadap nasional pun meningkat dari 0,22 persen pada 2010 menjadi 0,37 persen pada 2022.

Data lembaga yang sama mencatat, peningkatan kapasitas input bijih nikel berkontribusi menambah 1.297 tenaga kerja. Dari jumlah itu, 42,8 persen karyawan Harita Nickel pada 2024 merupakan putra-putri daerah Maluku Utara.

Pajak Daerah Jebol Target, Realisasi Capai Rp20 Miliar

Kontribusi industri terhadap kas daerah mulai terlihat nyata di tingkat kabupaten. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Halmahera Selatan, Nasyir J. Koda, mengonfirmasi kepatuhan investasi dari pemain kunci seperti PT Harita Group.

“Dari target pajak dan retribusi daerah sebesar Rp8 miliar, hingga triwulan II 2026 realisasinya telah mencapai Rp20 miliar,” kata Nasyir. Ia menambahkan, kepatuhan membayar pajak dan retribusi menjadi pilar penting tata kelola pembangunan daerah.

ESG Jadi Syarat Keberlanjutan

Ekonom Universitas Paramadina Wijayanto Samirin mengingatkan, tren positif ini tidak otomatis berkelanjutan. Menurutnya, komitmen terhadap prinsip ESG (environment, social, governance) harus dijalankan secara nyata, bukan sekadar formalitas.

“Pastikan ESG dijalankan secara nyata sehingga masyarakat di daerah benar-benar ikut merasakan manfaat industrialisasi nikel ini,” ucapnya. Ia mendorong pemerintah daerah mendapatkan porsi alokasi manfaat lebih besar, baik dalam program pemberdayaan maupun pembangunan fasilitas publik di sekitar kawasan industri.

Wijayanto mencontohkan, operasional smelter idealnya melibatkan rantai pasok lokal—bukan hanya sebagai tenaga kerja, tetapi juga sebagai supplier dan mitra bisnis. Dengan begitu, efek berganda industrialisasi tidak berhenti di gerbang pabrik.