JAWA TENGAH — Kelonggaran itu diberikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Dalam pernyataannya, Bahlil menyebut Presiden memberikan kepercayaan penuh kepada para pelaku usaha hulu migas, khususnya Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS).
"Presiden juga menyampaikan bahwa pengusaha-pengusaha KKKS ini orang baik-baik semua, tidak perlu dicurigai. Karena itu DHE-nya juga silakan kalian pakai, tidak perlu pakai seperti perpres yang ada sekarang," ujar Bahlil.
Skema Baru DHE: Hanya 30 Persen, 3 Bulan
Meski dilonggarkan, ketentuan penempatan DHE migas di dalam negeri tetap berlaku. Bedanya, kewajiban itu hanya sebesar 30 persen dari total ekspor dengan jangka waktu minimal 3 bulan.
Angka ini jauh lebih ringan dibandingkan sektor nonmigas yang diwajibkan menempatkan 100 persen DHE di dalam negeri selama minimal 12 bulan. Bahlil menegaskan kebijakan ini merupakan respons atas masukan dari perusahaan-perusahaan KKKS sekaligus untuk menjamin kepastian regulasi di sektor migas nasional.
"Ini dalam rangka menjawab beberapa masukan daripada perusahaan-perusahaan KKKS kepada saya, dan sekaligus untuk menjamin kepastian aturan yang ada di negara kami, khususnya di sektor migas," katanya.
Insentif Fiskal: Diberikan Jika IRR Proyek Masih Kecil
Selain fleksibilitas DHE, pemerintah juga membuka peluang pemberian insentif fiskal bagi proyek-proyek migas tertentu. Namun, insentif ini tidak otomatis diberikan. Pemerintah akan melihat tingkat keuntungan proyek atau internal rate of return (IRR).
"Kalau IRR-nya kecil, kita memberikan insentif. Tapi kalau IRR bagus, jangan minta insentif lagi. Tapi kalau untungnya masih belum bagus, kita kasih insentif," ujar Bahlil menjelaskan skema selektif tersebut.
Perizinan Dibenahi, Industri Siap Berkolaborasi
Bahlil juga mengakui proses perizinan masih menjadi keluhan utama investor migas. Pemerintah, kata dia, terus melakukan pembenahan agar kegiatan operasi di lapangan bisa berjalan lebih cepat dan efisien.
"Nah, saya pikir ini beberapa hal yang perlu saya sampaikan menyangkut dengan izin-izin, kita akan berusaha membantu Bapak-Ibu semua dalam rangka menjalankan kolaborasi kita bersama," janjinya.
Menanggapi langkah pemerintah, President Indonesian Petroleum Association (IPA) Kathy Wu menyambut baik kebijakan ini. Menurutnya, Indonesia memiliki ambisi besar di sektor migas yang membutuhkan kecepatan, koordinasi, dan keselarasan di seluruh sistem.
"Dari sudut pandang IPA, kami berkomitmen untuk mendukung dan berkolaborasi. Pengalaman menunjukkan bahwa keselarasan yang kuat antara pemerintah dan industri memungkinkan proyek berjalan lebih lancar dan mencapai tujuan bersama," kata Kathy.
Ia menegaskan IPA siap menjadi mitra strategis pemerintah Indonesia untuk berinvestasi dan menyediakan energi yang aman, terjangkau, serta rendah karbon. "Saya yakin dengan kepemimpinan pemerintah dan kemitraan yang tulus di seluruh industri, Indonesia dapat mewujudkan seluruh potensinya dalam sistem energi global," pungkasnya.
