BLORA — Kehadiran kampus UNY di lahan 8,7 hektare depan Pasar Sido Makmur semestinya membuka harapan baru bagi pendidikan tinggi di timur Jawa Tengah. Namun publik tak boleh larut dalam euforia rapat koordinasi dan foto bersama pejabat. Sejarah pembangunan di daerah ini terlalu sering dipenuhi proyek besar yang megah di atas kertas, tapi tersendat di tahap pelaksanaan.
Sampai hari ini, dokumen-dokumen mendasar seperti BAST hibah tanah, NIB, amdalalin, hingga persetujuan lingkungan masih dalam tahap pembahasan. Target pembangunan fisik disebut dimulai 2026, sementara urusan administratif dasar belum rampung. Ironis ketika publik kembali diberi harapan tinggi, lalu dipaksa menerima kenyataan pahit berupa proyek mangkrak atau pembangunan yang molor bertahun-tahun.
Lima Program Studi, Tapi Untuk Siapa?
UNY tidak boleh hanya tampil membawa nama besar tanpa kepastian komitmen jangka panjang. Publik Blora berhak tahu: apakah kampus ini nantinya berkembang menjadi kampus penuh, atau sekadar kelas jauh berkedok "kampus daerah"? Lima program studi dengan kuota sekitar 300 mahasiswa per tahun terdengar menjanjikan, tapi angka itu masih sangat kecil dibanding ekspektasi besar masyarakat.
Jangan sampai UNY menjadikan Blora sebagai proyek ekspansi administratif demi memperluas jaringan, sementara kualitas pendidikan, fasilitas dosen, laboratorium, dan kehidupan akademik dibiarkan setengah hati. Perguruan tinggi negeri memiliki tanggung jawab sosial, bukan sekadar membuka ruang kuliah dan menarik uang pendidikan.
Kawasan Sekitar Pasar Sido Makmur Belum Siap
Pemkab Blora perlu berhenti memandang kampus semata sebagai alat pencitraan politik pembangunan. Kawasan sekitar Pasar Sido Makmur saat ini masih menghadapi persoalan klasik: akses jalan sempit, titik kemacetan, tata parkir semrawut, dan minimnya ruang publik representatif. Jika persoalan mendasar ini tidak dibenahi sejak awal, kampus justru berpotensi menjadi sumber masalah baru.
Kehadiran ribuan mahasiswa dari berbagai daerah tentu membawa dinamika baru, termasuk perubahan budaya konsumsi, pola pergaulan, hingga kebutuhan hiburan anak muda. Pemerintah daerah tidak boleh naif dengan menganggap semua perubahan otomatis positif. Jika tidak diantisipasi, kawasan kampus dapat berkembang liar tanpa kontrol tata ruang dan keamanan sosial.
UMKM Lokal Terancam Jadi Penonton di Tanah Sendiri
Pemkab Blora tampak belum memiliki desain ekonomi lokal yang jelas untuk menyambut kehadiran ribuan mahasiswa. Pemerintah terlalu mudah mengatakan bahwa ekonomi warga akan tumbuh karena adanya kos, warung makan, laundry, dan jasa fotokopi. Pertanyaannya: siapa yang akan menikmati pertumbuhan itu?
Tanpa regulasi perlindungan UMKM lokal, masyarakat sekitar bisa menjadi penonton di tanahnya sendiri. Investor luar daerah yang lebih siap modal berpotensi mengambil alih seluruh peluang usaha. Kampus harus hadir sebagai pusat pengembangan riset pertanian, penguatan UMKM, inovasi energi, hingga pengembangan sumber daya manusia lokal.
Kalimat "Percepatan" Jadi Alarm Birokrasi Lamban
Kalimat "tolong ada percepatan" yang disampaikan Wakil Bupati justru memperlihatkan bahwa budaya kerja lambat di internal birokrasi masih menjadi masalah serius. Publik tentu bertanya: mengapa proyek yang disebut prioritas daerah masih harus diperingatkan untuk dipercepat? Ini menunjukkan koordinasi antarlembaga belum solid.
Jika urusan administrasi saja berjalan terseok-seok, bagaimana masyarakat bisa yakin pembangunan fisik nanti akan tepat waktu dan bebas persoalan? Pada akhirnya, masyarakat Blora tentu berharap kampus UNY benar-benar menjadi investasi masa depan daerah, bukan sekadar monumen beton untuk dipamerkan menjelang tahun politik.
