JAWA TENGAH — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa membantah anggapan bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa (Kopdes) menjadi sumber kekhawatiran terhadap kondisi fiskal Indonesia. Menurut dia, lembaga pemeringkat global seperti S&P Global Ratings justru lebih menyoroti sentimen negatif yang berkembang di pasar keuangan domestik.
Pernyataan itu disampaikan Purbaya di kompleks Gedung DPR/MPR RI, Sabtu (6/6/2026). Ia mengungkapkan, dalam pertemuan terakhir dengan S&P, dampak program MBG terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) bukanlah isu utama yang diperdebatkan.
“Waktu saya ketemu S&P terakhir, dia tidak meributkan itu sebetulnya, cuma dia meributkan sentimen, mempertanyakan atau mengkhawatirkan sentimen negatif yang ada di market, itu saja,” ujar Purbaya.
Tekanan di Pasar Keuangan: IHSG Terkoreksi 20 Persen dan Dana Asing Keluar Rp 78 Triliun
Data terbaru menunjukkan kinerja pasar modal Indonesia dalam satu tahun terakhir berada dalam tekanan berat. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) tercatat terkoreksi sekitar 20 persen. Jika dihitung dari posisi puncaknya, penurunan mencapai 38 persen—lebih dalam dibandingkan koreksi saat pandemi Covid-19.
Arus keluar dana investor asing dari pasar domestik mencapai Rp 78 triliun dalam 12 bulan terakhir. Kondisi ini mencerminkan merosotnya kepercayaan investor institusional global terhadap prospek pasar modal Indonesia.
Perhatian pasar juga tertuju pada keputusan Morgan Stanley Capital International (MSCI) yang memberlakukan interim freeze terhadap Indonesia pada 28 Februari 2026. Langkah itu menyoroti aspek transparansi dan tata kelola pasar modal Indonesia di mata investor global.
Fleksibilitas Program Prioritas Jadi Argumen Pemerintah ke Lembaga Pemeringkat
Purbaya menjelaskan, salah satu kesalahpahaman yang sempat muncul adalah anggapan bahwa program MBG dan program prioritas lainnya bersifat kaku sehingga berpotensi membebani APBN. Pemerintah kemudian meluruskan persepsi itu langsung kepada S&P.
“Jadi kan tadinya anggapannya MBG enggak fleksibel, yang lain enggak fleksibel, saya kasih ke S&P yang ini bisa di-adjust, yang ini bisa di-adjust, jadi enggak usah takut tentang kondisi fiskal kita,” kata Purbaya.
Ia menilai fleksibilitas tersebut menjadi faktor penting untuk menjaga keseimbangan antara pelaksanaan program prioritas dan kesehatan fiskal negara di tengah ketidakpastian global.
Konflik Global dan Pelemahan Rupiah Perkuat Persepsi Risiko
Lembaga pemeringkat seperti Moody’s, Fitch, dan S&P terus mencermati perkembangan fiskal Indonesia. Eskalasi konflik antara Amerika Serikat dan Iran yang mendorong kenaikan harga minyak dunia menjadi salah satu faktor yang berpotensi menambah tekanan terhadap belanja negara sekaligus memicu inflasi dari sisi biaya.
Nilai tukar rupiah tercatat melemah sekitar 8 persen secara year to date (YTD). Pelemahan ini turut memperkuat persepsi risiko di kalangan investor institusional global, yang kemudian terefleksikan dalam arus modal keluar dan koreksi indeks saham.
