JAWA TENGAH — Data yang dirangkum NEXT Indonesia Center dari APBN 2017 hingga 2026 menunjukkan pergeseran signifikan dalam struktur belanja negara. Pada 2017, belanja modal masih mendominasi dengan porsi 16,49 persen dari total belanja pemerintah pusat. Angka itu terus merosot hingga mencapai 11,07 persen pada 2025, dan diproyeksikan kembali turun ke level 8,70 persen pada tahun depan.
Penurunan itu terjadi di tengah kenaikan belanja pemerintah pusat secara keseluruhan. Pada periode yang sama, porsi pembayaran bunga utang justru melonjak dari 17,12 persen pada 2017 menjadi 21,24 persen pada 2025. Angka tersebut sedikit turun menjadi 19,03 persen dalam rancangan APBN 2026.
Belanja Rutin Menggerus Ruang Investasi Publik
Ade Holis menilai kondisi ini menunjukkan APBN kian defensif. Menurutnya, pasar tidak hanya melihat angka defisit atau rasio utang, tetapi juga kualitas kebijakan dan konsistensi pengelolaan anggaran. "Belanja modal merupakan instrumen penting untuk meningkatkan kapasitas ekonomi, produktivitas, investasi, dan penerimaan negara di masa depan," ujarnya dalam keterangan resmi, Minggu (7/6/2026).
Ia menambahkan, ketika ruang belanja modal semakin sempit, kemampuan APBN mendorong pertumbuhan ekonomi berpotensi melemah. Tantangan ke depan bukan sekadar menjaga defisit tetap rendah atau rasio utang dalam batas aman, melainkan memastikan APBN tetap memiliki daya ungkit terhadap perekonomian.
Rebalancing MSCI Jadi Peringatan Dini
Dalam kesempatan yang sama, Ade juga menyoroti hasil rebalancing MSCI pada Mei 2026 yang mengeluarkan enam saham Indonesia dari MSCI Global Standard Index tanpa ada saham baru yang masuk. Ia menilai hal itu menjadi sinyal berkurangnya bobot Indonesia dalam portofolio pasar negara berkembang.
"Pasar tidak hanya melihat angka defisit atau rasio utang. Investor juga memperhatikan kualitas kebijakan, konsistensi pengelolaan anggaran, serta kemampuan pemerintah menjaga kesinambungan fiskal dalam jangka panjang," kata Ade.
Reorientasi Belanja Negara Mendesak
NEXT Indonesia Center mendorong pemerintah melakukan reorientasi belanja agar APBN tidak semakin defensif. Belanja yang bersifat rutin dan kurang produktif perlu dikendalikan sehingga ruang untuk investasi publik yang produktif tetap terjaga.
"Pemerintah perlu melakukan reorientasi belanja agar APBN tidak semakin defensif. Belanja yang bersifat rutin dan kurang produktif perlu dikendalikan sehingga ruang untuk investasi publik yang produktif tetap terjaga," tegas Ade.
