SEMARANG — Program Sekolah Rakyat yang dirancang sebagai jaring pengaman pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin ekstrem menuai respons beragam. Di satu sisi, optimisme mengiringi langkah pemerintah memutus rantai kemiskinan lewat akses belajar gratis. Namun di sisi lain, kegelisahan justru mengemuka dari kalangan pengelola madrasah swasta yang merasa kontribusinya selama ini kurang diapresiasi.
Anggaran Besar untuk Sekolah Baru, Sementara Madrasah Swasta Berjuang
Hafid Zaen Akhmad, Kepala MTs Aswaja Tengaran, mengaku mendukung setiap kebijakan yang bertujuan mencerdaskan bangsa. Namun sebagai pengelola lembaga pendidikan swasta, ia menyoroti ketimpangan yang ia rasakan langsung.
“Sebagai bagian dari ekosistem pendidikan Islam, kami kerap merasa seperti anak tiri yang dipaksa mandiri tanpa bekal yang cukup,” ujarnya kepada beritajateng.tv, Selasa (9/6/2026).
Menurut Hafid, pembangunan Sekolah Rakyat membutuhkan anggaran besar—mulai dari pembebasan lahan, konstruksi gedung, hingga biaya operasional dan rekrutmen tenaga pendidik. Ia mempertanyakan efektivitas kebijakan tersebut jika dibandingkan dengan kondisi madrasah swasta yang sudah memiliki infrastruktur dan sistem.
Usul Alokasi Ulang Anggaran untuk Perkuat Lembaga yang Sudah Ada
Hafid menilai, alih-alih membangun dari nol, sebagian anggaran Sekolah Rakyat sebaiknya dialokasikan untuk memperkuat madrasah yang telah berdiri puluhan tahun. “Ketika negara membangun sekolah baru dengan biaya yang besar, di sisi lain masih banyak madrasah swasta yang berjuang mempertahankan operasionalnya dengan berbagai keterbatasan,” katanya.
Ia meyakini dampak kebijakan akan lebih terasa jika pemerintah memilih memperkuat institusi yang sudah berakar di masyarakat. Infrastruktur dan sistem pendidikan yang telah tersedia, menurutnya, tinggal ditingkatkan kualitasnya.
Efek Domino Kebijakan ke Ekosistem Pendidikan Lokal
Kekhawatiran yang disuarakan Hafid mencerminkan dilema klasik dalam kebijakan pendidikan di daerah. Pemerintah kerap dihadapkan pada pilihan: membangun lembaga baru yang terencana secara simbolis, atau memperkuat lembaga eksisting yang sudah terbukti melayani masyarakat lapisan bawah.
Di Jawa Tengah, madrasah swasta menjadi salah satu pilar utama pendidikan Islam, terutama di wilayah pedesaan. Tanpa intervensi yang proporsional, kesenjangan kualitas antara madrasah dan sekolah negeri berpotensi melebar.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah maupun Kementerian Agama terkait keluhan tersebut. Program Sekolah Rakyat sendiri terus berjalan, dengan sejumlah daerah mulai menyiapkan lahan dan anggaran pembangunan.
