SUKOHARJO — Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah, Sumarno, menyatakan Sekolah Rakyat di Sukoharjo menjadi yang paling siap dibandingkan lokasi lain. Target operasional sekolah sudah harus berjalan pada 14 Juli 2026 mendatang.
“Posisi memang tahun ajaran sudah harus mulai, sehingga kita harus segera berproses untuk menerima siswanya,” ujar Sumarno saat mendampingi Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar, di lokasi pada Kamis (2/7/2026).
Kapasitas 1.080 Siswa dari SD hingga SMA
Sekolah Rakyat Sukoharjo dibangun di atas lahan seluas 52.205 meter persegi dengan luas bangunan mencapai 29.693 meter persegi. Fasilitas yang tersedia meliputi bangunan sekolah, asrama, guest house, lapangan basket, mini soccer, rusun guru, gedung serbaguna, masjid, kantin, dapur, dan rumah genset.
Sekolah ini dirancang menampung 30 rombongan belajar. Rinciannya, 18 rombel untuk tingkat SD (540 siswa), 9 rombel untuk tingkat SMP (270 siswa), dan 9 rombel untuk tingkat SMA (270 siswa).
Kurikulum Fleksibel untuk Anak Putus Sekolah
Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono menjelaskan, kurikulum Sekolah Rakyat menerapkan pendekatan multi entry dan multi exit. Sistem ini dikerjasamakan dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.
“Jadi nanti kalau ada anak SD yang menyusul mau masuk ke sekolah tidak ada masalah,” ujarnya.
Pendekatan ini dinilai fleksibel untuk mengakomodasi berbagai latar belakang dan kemampuan siswa, termasuk mereka yang sempat putus sekolah.
Guru dan Kepala Sekolah Asal Daerah Setempat
Tenaga pengajar di Sekolah Rakyat Sukoharjo diprioritaskan berasal dari daerah setempat. Pemerintah juga menyiapkan asrama khusus untuk guru dan kepala sekolah.
“Disiapkan asrama untuk guru, untuk kepala sekolah, dan orang tua kalau sewaktu-waktunya datang juga sudah disiapkan guest house,” pungkas Agus Jabo.
Perawatan Bangunan Jadi Perhatian Khusus
Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar, berpesan agar bangunan yang sudah didirikan dirawat dengan baik. Ia menekankan kolaborasi antara Kementerian Sosial dan pemerintah daerah dalam perawatannya.
“Perawatannya harus betul-betul disinergikan atau dikolaborasikan antara Kemensos sama pemerintah daerah. Karena ini tanahnya memang milik tanah pemerintah daerah,” ujar dia.
Hingga saat ini, Jawa Tengah mencatatkan 16 sekolah rakyat, baik yang masih rintisan maupun yang sudah permanen. Pemerintah menargetkan sekolah rintisan di daerah lain segera berproses menjadi permanen menyusul kesiapan Sukoharjo.
