PATI — Fraksi PPP DPRD Pati meminta Pemkab Pati segera memanfaatkan Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (Silpa) untuk program-program yang berdampak langsung pada masyarakat. Permintaan itu disampaikan Ketua Fraksi PPP, Muslihan, menyusul opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) yang diterima Pemkab Pati dari BPK terkait Silpa tahun anggaran 2025.
Silpa Bersumber dari Belanja Pegawai
Muslihan menjelaskan bahwa Silpa yang terjadi berasal dari pos belanja pegawai. Menurutnya, hal ini menunjukkan adanya ketidakmatangan dalam perencanaan dan pembahasan alokasi anggaran.
“Silpa ini bersumber dari pembelanjaan pegawai, sehingga perlu ada perencanaan pembahasan pembelanjaan yang matang. Program-program yang sekiranya diharapkan masyarakat harus bisa terakomodir,” ujarnya.
Optimisme Kembali Raih Opini WTP
Meski mendapat opini WDP, Muslihan mengapresiasi langkah Pemkab Pati yang telah mengarahkan APBD untuk pembangunan, pelayanan publik, dan pengentasan kemiskinan. Ia optimistis, dengan perencanaan anggaran yang lebih baik, Pati bisa kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
Ke depan, Fraksi PPP mendorong agar pembahasan anggaran dilakukan lebih cermat. Tujuannya, setiap rupiah yang dialokasikan benar-benar terserap untuk kepentingan warga, bukan mengendap sebagai sisa anggaran di akhir tahun.
