PEMALANG — Rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Pemalang Martono itu diikuti Plt. Bupati Pemalang Nurkholes. Persetujuan diberikan setelah pembahasan berjenjang sejak awal September, mulai dari rapat komisi sesuai bidang pada 7–9 September 2026 hingga rapat Badan Anggaran bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) pada 10 September 2026.
Rincian Angka: Belanja Ikut Turun Rp62,09 Miliar
Belanja daerah dalam perubahan APBD ini turun dari Rp2.944.643.010.000 menjadi Rp2.882.543.466.000. Penurunan tersebut tidak sebesar penurunan pendapatan, sehingga struktur APBD Kabupaten Pemalang 2026 mencatat defisit Rp56.435.189.000.
Untuk menutup defisit, penerimaan pembiayaan naik Rp51.453.189.000 dari semula Rp292.176.338.000 menjadi Rp343.629.527.000. Sementara pengeluaran pembiayaan turun Rp5 miliar, dari Rp15 miliar menjadi Rp10 miliar. Pembiayaan netto setelah perubahan mencapai Rp333.629.527.000.
Pergeseran Anggaran di Beberapa Perangkat Daerah
Badan Anggaran DPRD menyatakan dapat menerima dan menyetujui Raperda Perubahan APBD Tahun 2026. Laporan tersebut dibacakan Siswanto dalam rapat paripurna.
Persetujuan disertai sejumlah perubahan, terutama pergeseran anggaran pada beberapa perangkat daerah. Seluruh fraksi DPRD Pemalang — PKS, PPP, Golkar, Gerindra, PKB, dan PDIP — menyatakan menerima dan menyetujui Raperda tersebut.
Pergeseran anggaran selanjutnya dikoordinasikan dengan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKPAD) agar usulan dapat direalisasikan.
Penandatanganan Keputusan DPRD
Setelah persetujuan diberikan, rapat dilanjutkan dengan penandatanganan Keputusan DPRD Kabupaten Pemalang tentang Persetujuan Raperda Perubahan APBD Tahun 2026 oleh Ketua DPRD. Penandatanganan Berita Acara Persetujuan Raperda juga dilakukan oleh Plt. Bupati Pemalang bersama unsur pimpinan DPRD.
Dengan disetujuinya perubahan ini, realisasi program pembangunan dan belanja daerah Pemalang hingga akhir tahun anggaran akan mengacu pada struktur APBD yang baru.
