SEMARANG — Sebanyak 22 pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah resmi dilantik dan diambil sumpahnya di Gradhika Bhakti Praja. Enam di antaranya menduduki jabatan pimpinan tinggi pratama, sementara sisanya terdiri dari empat pejabat administrator, dua pejabat pengawas, dan 10 pejabat fungsional. Pelantikan dilakukan untuk mengisi sejumlah posisi yang kosong akibat pejabat sebelumnya memasuki masa pensiun maupun alasan lain.
Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menegaskan bahwa pengisian jabatan di lingkungan Pemprov Jateng tidak memberi ruang bagi praktik titip-menitip. Menurutnya, seluruh proses harus mengikuti manajemen talenta yang mempertimbangkan kompetensi, rekam kinerja, dan hasil uji kompetensi.
"Tidak ada di wilayah Provinsi Jawa Tengah yang jabatan itu titip dan titip-titip. Jasa penitipan tidak boleh, apalagi titip-titip. Semuanya harus sesuai dengan manajemen talenta," tegas Luthfi.
Manajemen Talenta Dinilai Kunci Birokrasi Transparan
Luthfi menjelaskan, mekanisme manajemen talenta di Jawa Tengah dijalankan melalui sejumlah tahapan berurutan. Tahapan itu meliputi asesmen, verifikasi, hingga uji kompetensi yang menjadi dasar penempatan pejabat. Proses tersebut, menurut dia, memastikan pengisian jabatan berlangsung transparan dan sesuai kebutuhan organisasi.
"Di Jawa Tengah sudah melalui tahapan namanya manajemen talenta. Di antaranya harus melalui asesmen, kemudian verifikasi, kemudian uji kompetensi dan lain sebagainya, sehingga semuanya transparan," ujarnya.
Ia menekankan jabatan dalam birokrasi tidak boleh ditentukan oleh faktor suka atau tidak suka. Penempatan pejabat, kata dia, harus berdasar pada kebutuhan organisasi serta kemampuan seseorang menjalankan tugas.
"Jangan menganggap jabatan itu karena suka dan tidak suka. Ini semua untuk kebutuhan organisasi dan itu hal yang wajar. Kalau sudah suka atau tidak suka, itu terkait dengan perasaan. Jabatan itu tidak boleh dengan perasaan," katanya.
Enam Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Duduki Posisi Baru
Dalam pelantikan tersebut, enam pejabat pimpinan tinggi pratama resmi menduduki jabatan baru. Uswatun Hasanah dilantik sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Endro Hudiyono menjabat Inspektur Provinsi Jawa Tengah, sementara Ary Widiyantoro memimpin Badan Kepegawaian Daerah.
Posisi lain diisi Andi Suryanto sebagai Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah, Linda Widiastuti Ariningrum sebagai Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, serta Joko Mulyono sebagai Kepala Biro Pengadaan Barang/Jasa.
Proses pengisian jabatan tersebut telah memperoleh persetujuan dan rekomendasi Badan Kepegawaian Negara (BKN) melalui mekanisme Manajemen Talenta sesuai ketentuan yang berlaku.
Sejumlah Jabatan Masih Kosong, Menunggu Proses di Pusat
Luthfi menyebut proses pengisian jabatan belum selesai sepenuhnya. Masih terdapat sejumlah posisi kosong yang tengah diproses melalui tahapan internal Pemprov Jateng sebelum diajukan kepada pemerintah pusat.
"Masih banyak, masih diproses. Prosesnya nanti digodok di tempat kita, diajukan ke BKN pusat, kemudian Mendagri, baru turun lagi ke tempat kita. Masih banyak yang belum terisi dan ini masih berproses," katanya.
Kepada para pejabat yang baru dilantik, Luthfi mengingatkan bahwa jabatan merupakan amanah yang harus dipertanggungjawabkan melalui profesionalisme dan kinerja. Ia menyebut jabatan bukan sekadar posisi struktural semata.
"Apa pun jabatannya itu amanah. Kalau itu tidak amanah, maka tidak berkah untuk diri sendiri maupun keluarga," ujarnya.
Kolaborasi Lintas Perangkat Daerah Jadi Penekanan
Selain soal pengisian jabatan, Luthfi meminta para pejabat yang baru dilantik memperkuat kolaborasi lintas organisasi perangkat daerah. Menurutnya, pembangunan tidak dapat dijalankan secara sektoral karena setiap perangkat daerah saling terkait dalam mencapai target pembangunan Jawa Tengah.
Ia mencontohkan pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) Nasional XXXI di Jawa Tengah sebagai gambaran kerja kolaboratif antarlembaga.
"ASN ibarat suatu gerbong pemerintah. Gerbong pemerintah ini menuju pada suatu tujuan yang telah direncanakan. Tahap demi tahap pembangunan kita berjalan dan berlanjut," ujarnya.
Pengisian jabatan melalui manajemen talenta menegaskan arah pembenahan birokrasi Pemprov Jateng. Jabatan diisi berdasarkan kebutuhan organisasi dan kapasitas aparatur, bukan melalui hubungan personal maupun praktik penitipan.
