SEMARANG — Rotasi menyasar pejabat dari berbagai tingkatan, mulai dari pimpinan tinggi pratama hingga fungsional. Enam pejabat pimpinan tinggi pratama dilantik untuk mengisi posisi kepala dinas dan badan yang kosong, sementara sisanya terdiri dari empat administrator, dua pengawas, dan 10 fungsional.
Gubernur menyebut pengisian jabatan di sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) sudah memakai mekanisme manajemen talenta. Tahapannya mencakup asesmen, verifikasi, hingga uji kompetensi yang dilakukan secara transparan.
Enam Kepala OPD Baru yang Dilantik
Enam pejabat pimpinan tinggi pratama yang dilantik meliputi Uswatun Hasanah sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Endro Hudiyono menjabat Inspektur Provinsi Jawa Tengah, sedangkan Ary Widiyantoro mengisi posisi Kepala Badan Kepegawaian Daerah.
Andi Suryanto dilantik sebagai Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah. Linda Widiastuti Ariningrum menempati kursi Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Joko Mulyono menjadi Kepala Biro Pengadaan Barang/Jasa.
Alasan Rotasi: Pensiun dan Perubahan Posisi
Luthfi membenarkan pelantikan dilakukan untuk mengisi sejumlah posisi kepala dinas yang kosong. Pejabat sebelumnya pensiun atau tidak lagi menduduki posisi tersebut.
Proses pelantikan telah mendapat persetujuan dan rekomendasi Badan Kepegawaian Negara (BKN) melalui mekanisme manajemen talenta sesuai ketentuan yang berlaku. Sejumlah jabatan lain belum terisi dan prosesnya akan dilanjutkan melalui tahapan di Pemprov Jateng sebelum diajukan ke pemerintah pusat.
Luthfi: Jabatan adalah Amanah, Bukan Titipan
Gubernur menegaskan tidak ada ruang untuk praktik penitipan jabatan di wilayah Provinsi Jawa Tengah. Ia menyatakan semua pengisian jabatan harus mengikuti manajemen talenta yang berlaku.
"Tidak ada di wilayah Provinsi Jawa Tengah yang dalam pengisian jabatan itu melalui jasa titip-titip. Semuanya harus sesuai dengan manajemen talenta," kata Luthfi.
Ia berpesan kepada setiap Aparatur Sipil Negara (ASN) agar terikat pada norma, etika, dan hukum. Setiap jabatan, menurutnya, harus dipandang sebagai amanah yang dibuktikan melalui profesionalisme dan kinerja.
"Apa pun jabatannya itu amanah. Kalau itu tidak amanah, maka tidak akan berkah baik diri sendiri maupun keluarga," ujarnya.
Pesan Kolaborasi Antar-OPD
Selain menekankan profesionalisme, Luthfi meminta pejabat yang dilantik mempertahankan kolaborasi antarorganisasi perangkat daerah. Ia menggambarkan ASN sebagai gerbong pemerintah yang bergerak menuju tujuan yang telah direncanakan.
"ASN ibarat suatu gerbong pemerintah. Gerbong pemerintah ini menuju pada suatu tujuan yang telah direncanakan. Tahap demi tahap pembangunan terus berjalan dan berlanjut," katanya.
Rotasi ini menjadi bagian dari penataan birokrasi Pemprov Jateng menjelang tahapan pembangunan berikutnya. Sejumlah posisi yang masih kosong akan diisi melalui proses lanjutan sesuai ketentuan manajemen talenta.
