SEMARANG — Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menegaskan proses hukum yang menjerat Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo tidak boleh mengganggu layanan kepada warga. Pesan itu disampaikan langsung kepada Mahanni Yulindha Pratiwi yang kini menjabat Pelaksana Tugas Bupati Klaten.
Penunjukan Mahanni dilakukan setelah Pemprov Jateng menyerahkan surat penunjukan Plt Bupati Klaten pada Jumat (16/10/2026). Hamenang lebih dulu ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Pesan Luthfi: Birokrasi Harus Segera Menyesuaikan
Luthfi meminta Mahanni segera beradaptasi dan mengonsolidasikan seluruh jajaran pemerintahan daerah. Menurutnya, pergantian kepemimpinan harus diikuti penyesuaian kerja birokrasi di lingkungan Pemkab Klaten.
"Pesannya ya segera menyesuaikan. Pelayanan masyarakat tidak boleh terganggu oleh adanya penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Aparat penegak hukum itu siapa? Mau polisi, mau jaksa, mau KPK dan sebagainya," kata Luthfi di Gedung Gradhika Semarang, Senin (19/10/2026).
Gubernur menyebut penunjukan Plt mengacu pada ketentuan Kementerian Dalam Negeri. Pejabat publik yang terkena tindak pidana dan berhalangan tetap, kata dia, otomatis digantikan oleh wakilnya.
"Klaten secara de jure dan de facto sudah kita berikan suratnya dari Kementerian Dalam Negeri. Bahwa pejabat publik, bupati maupun wali kota, apabila terkena tindak pidana dan berhalangan tetap, maka wakilnya secara otomatis naik," ujarnya.
20 Orang Diamankan, Uang Tunai Rp1 Miliar Disita
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengonfirmasi tim penyidik mengamankan 20 orang dalam operasi di wilayah Klaten dan Jakarta. Hamenang termasuk di antara pihak yang diamankan dan kemudian ditetapkan sebagai tersangka.
Dalam operasi tersebut, KPK menyita uang tunai dengan perkiraan awal sekitar Rp1 miliar. Penyidik masih menghitung dan mendalami dugaan tindak pidana yang berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa, perizinan, maupun penerimaan lain dari organisasi perangkat daerah (OPD).
Pelayanan Warga Klaten Jadi Prioritas Pengawasan
Pemprov Jateng menempatkan kelancaran layanan publik sebagai ukuran utama selama masa transisi kepemimpinan di Klaten. Mahanni kini memikul tugas memastikan administrasi pemerintahan, perizinan, dan program bansos tetap berjalan tanpa hambatan.
Warga Klaten yang membutuhkan layanan di kantor kecamatan, puskesmas, maupun dinas terkait diharapkan tidak mengalami perubahan prosedur selama Plt menjabat. Proses hukum terhadap Hamenang tetap berjalan di KPK, sementara roda pemerintahan sehari-hari berada di tangan Plt.
