PATI — Fatkhurrohman menilai kondisi Alun-alun Simpang Lima Pati sudah jauh berubah dibanding sebelumnya. Kawasan yang dulu jadi tempat favorit warga untuk bersantai dan berolahraga kini dipadati pedagang yang berjualan di area terlarang.
Menurutnya, persoalan muncul karena ada atensi dari AMPB yang menyampaikan PKL boleh berjualan di kawasan tersebut. Sikap itu dinilai bertentangan dengan ketentuan yang sudah berlaku.
Alun-alun Dulu Nyaman, Kini Disebut Semrawut
Fatkhurrohman menyoroti fungsi alun-alun sebagai ruang publik yang seharusnya bebas dari aktivitas dagang. Ia membandingkan kondisi sekarang dengan masa ketika kawasan itu masih tertib.
"Sekarang itu alun-alun menjadi semrawut, padahal dulu nyaman untuk santai berolahraga. Tetapi karena sekarang ada atensi dari AMPB yang menyampaikan PKL boleh, janganlah. Harusnya ada penataan ruang khusus untuk jualan agar bisa dicarikan tempat. Kalau alun-alun kota akan semrawut, dan tidak nyaman," ujarnya.
Ia menegaskan penataan ruang khusus bagi pedagang menjadi jalan tengah yang paling masuk akal. Dengan begitu, aktivitas ekonomi PKL tetap berjalan tanpa mengorbankan fungsi alun-alun sebagai ruang publik.
Perda Nomor 13 Tahun 2014 Jadi Pegangan
LBH Djoeang meminta Pemkab Pati tidak mengesampingkan Perda Nomor 13 Tahun 2014 tentang kawasan zona merah. Regulasi itu dinilai sudah jelas mengatur larangan aktivitas perdagangan di kawasan alun-alun.
Fatkhurrohman menilai pemerintah daerah tidak perlu mengakomodasi permintaan pihak tertentu, termasuk desakan AMPB. Setiap kebijakan, katanya, harus tetap mengacu pada aturan dan mekanisme yang berlaku.
"Pemda tidak perlu mengakomodir permintaan teman-teman AMPB, harus ada tata caranya karena sudah ada perdanya. Pemkab harus bisa menertibkan, banyak masyarakat yang terganggu," tegasnya.
Satpol PP Diminta Tak Hanya Andalkan Perda
Keberadaan regulasi dinilai tidak cukup tanpa tindakan nyata di lapangan. LBH Djoeang mendorong Satpol PP Pati meningkatkan pengawasan dan melakukan penertiban secara konsisten.
Penertiban diminta dilakukan tanpa mengabaikan kepentingan pedagang. Fatkhurrohman berharap pemerintah daerah menyiapkan lokasi khusus bagi PKL agar mereka tetap bisa berjualan di tempat yang semestinya.
Dengan penataan yang jelas, fungsi Alun-alun Simpang Lima sebagai ruang publik bisa kembali terjaga. Kepentingan pedagang dan kenyamanan warga dinilai bisa berjalan beriringan jika ada kemauan politik dari Pemkab Pati.
