Pergeseran pola konsumsi informasi masyarakat menjadi pemicu diskusi. Kepala Bagian Humas dan Protokol Biro Umum Setda Prov Jateng, Dicky Adinurwanto, mengakui pihaknya kerap kewalahan menghadapi hoaks yang beredar masif. Ia mencatat, 82,57 persen masyarakat Jawa Tengah kini mengakses media online, membuat pendekatan rilis konvensional ala media mainstream tak lagi cukup untuk menjangkau publik di media sosial.
“Kami seringkali kewalahan ya dengan informasi hoak, bagaimana menangkalnya, dan bagaimana meng-counter-nya, ya kami harus punya strategi,” ujar Dicky. Ia pun mendukung instruksi Gubernur agar seluruh ASN menjadi Public Relation.
Pemerintah Itu Bapak, Tak Banyak Omong
Menanggapi tantangan tersebut, Tenaga Ahli Wamenkomdigi, Dr. Riant Nugroho, M.Si. CBA, mengibaratkan dunia digital saat ini sangat kacau (chaos) dengan media sosial yang “genit”. Ia menegaskan, pemerintah jangan sampai ikut-ikutan mencari popularitas di platform tersebut.
“Maka menurut saya pemerintah jangan mencari popularitas. Bisa diibaratkan di keluarga, pemerintah itu adalah Bapak, yang tidak banyak omong, kerja dalam senyap,” tegas Riant.
Menurutnya, produk utama pemerintah di era digital seharusnya adalah big data yang dikelola melalui website sebagai induk informasi. Dari sana, informasi dipecah menjadi konten-konten media sosial yang strategis dengan memanfaatkan algoritma, jurnalisme media, hingga homeless media. “Digital tidak untuk menutup, tapi membuka ruang-ruang baru. Jangan sampai media-media ini dikuasai asing,” tambahnya.
Website Pemda Sering Tak Terstruktur dan Lambat Respons
Kritik tajam datang dari Perencana Ahli Madya Puspen Kemendagri, Zainudin, S.Fil., M.Si. Ia menyoroti pengelolaan website pemda yang sering tidak terstruktur, lambat merespons isu, dan datanya tidak sinkron. Konten media sosial yang cenderung seremonial serta rilis berbahasa sulit dipahami juga menjadi catatan.
“Apa yang harus dilakukan oleh website pemda? Tidak hanya diposting, harus terstruktur, cepat, tanggap dengan isu-isu terbaru apalagi yang berpotensi dengan dampak negatif terhadap pemerintah,” jelas Zainudin.
Ia menekankan pentingnya informasi yang disajikan memiliki dampak nyata dan manfaat bagi masyarakat, bukan sekadar rilis kegiatan. Terkait penggunaan kecerdasan buatan (AI), Zainudin mengingatkan prinsip kehati-hatian. “Pakai AI harus yang aman juga, jangan data-data yang penting dan rahasia menggunakan AI. Prinsipnya AI adalah alat bantu, bukan menggantikan,” pungkasnya.
Puncak kegiatan Jateng Media Summit 2026 sendiri dijadwalkan berlangsung pada Kamis (21/5/2026).
