JEPARA — Rumah dinas (rumdin) bupati yang lama di belakang Pendapa Kartini telah dialihfungsikan menjadi Museum R.A. Kartini sejak November 2025. Sejak saat itu, Bupati Jepara tidak memiliki tempat tinggal dinas resmi, mendorong pemkab menyiapkan hunian baru di lahan seluas 408 meter persegi yang sebelumnya merupakan bangunan rumah dinas bagian umum, kantin, dan gudang.
Konsep Joglo Jepara dan Target Rampung Akhir 2026
Pembangunan rumah dinas bupati baru mengusung arsitektur Joglo Jepara, khas ukiran khas kota ukir. Pemerintah Kabupaten Jepara menargetkan proses tender selesai pada pertengahan Juni 2026, sedangkan pekerjaan fisik ditargetkan rampung pada akhir November 2026. Seluruh anggaran sebesar Rp4 miliar berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026.
Kritik Warganet: Lebih Baik untuk Perbaikan Jalan
Sejumlah warganet mempertanyakan urgensi proyek di tengah program efisiensi anggaran yang digaungkan pemerintah pusat. Akun @Oct seven menulis, “Mohon maaf harusnya lebih peka dengan situasi ekonomi saat ini dan program pemerintah yg menganjurkan efisiensi dimana-mana.”
Komentar senada datang dari akun @Mas_Taufiq yang menyoroti kondisi jalan di jalur Kelet Jepara. “Apakah gak sebaiknya anggaran itu sebaiknya di buat utk jln arah Kelet Jepara utk program Jepara mulus, nanti rumah dinas baru tapi jln gronjal-gronjal,” tulisnya.
Akun @Bang Andi menilai pemerintah daerah seharusnya mengutamakan skala prioritas. “Saya tidak setuju, dengan kondisi ekonomi yg belum jelas harusnya diutamakan, katanya efisien sih, utamakan skala prioritas anggaran,” tulisnya. Sementara akun @H A R I S menambahkan, “Jalan masih rusak, buang anggaran saja.”
Antara Kebutuhan Dinas dan Sorotan Publik
Di satu sisi, alih fungsi rumah dinas lama menjadi museum menimbulkan kebutuhan mendesak akan tempat tinggal resmi bagi kepala daerah. Namun, di sisi lain, publik menilai proyek semacam ini kerap menjadi simbol pemborosan di tengah tuntutan efisiensi. Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari Pemerintah Kabupaten Jepara mengenai kritik yang beredar di media sosial tersebut.
