WONOGIRI — Pembalikan kinerja di BPR BKK Wonogiri terungkap dalam kunjungan kerja Komisi C DPRD Provinsi Jawa Tengah, Selasa (1/9/2026). Pendapatan bank hingga Juli 2026 tercatat Rp11,53 miliar atau 83,99 persen dari target Rencana Bisnis Bank (RBB), sementara biaya operasional berada di posisi Rp9,51 miliar.
Dari angka tersebut, laba berjalan yang dihasilkan mencapai 61,92 persen dari target RBB. Kondisi ini berbanding terbalik dengan catatan Desember 2025 yang masih menunjukkan kerugian miliaran rupiah.
Kredit Menyusut Rp4,53 Miliar dalam Tujuh Bulan
Total kredit yang disalurkan BPR BKK Wonogiri hingga Juli 2026 berada di angka Rp111,32 miliar. Realisasi ini turun 3,91 persen dibandingkan posisi akhir tahun lalu yang mencapai Rp115,85 miliar.
Penurunan itu berarti bank gagal menyalurkan sekitar Rp4,53 miliar hanya dalam kurun waktu tujuh bulan. Realisasi kredit juga baru mencapai 88,92 persen dari target RBB.
Kondisi ini dinilai janggal karena dana pihak ketiga yang berhasil dihimpun justru jauh lebih besar, mencapai Rp171,47 miliar. Rasio kredit terhadap dana pihak ketiga pun baru berada di kisaran 64,9 persen.
Efisiensi dan Pertumbuhan Pendapatan Diminta Berjalan Beriringan
Sekretaris Komisi C Anton Lami Suhadi menyoroti rasio biaya operasional terhadap pendapatan operasional yang masih berada di kisaran 82,5 persen. Menurut dia, pengendalian biaya menjadi pekerjaan penting agar perbaikan laba tidak hanya terjadi dalam jangka pendek.
“Efisiensi harus berjalan seiring dengan upaya meningkatkan pendapatan,” kata Anton dalam evaluasi tersebut.
Dana Masyarakat Ikut Susut, DPRD Minta Pihak Bank Telusuri Penyebabnya
Persoalan lain datang dari sisi penghimpunan dana. Dana masyarakat turun 2,72 persen dari Rp176,26 miliar pada Desember 2025 menjadi Rp171,47 miliar pada Juli 2026. Meski pencapaiannya masih 99,82 persen dari target RBB, penurunan nominal sekitar Rp4,79 miliar tetap perlu dicermati.
Anggota Komisi C Muhammad Afif meminta manajemen memastikan apakah penurunan tersebut terjadi karena strategi bank mengurangi simpanan berbunga tinggi atau justru karena nasabah memindahkan dananya ke lembaga keuangan lain. Kualitas pelayanan dan daya saing produk dinilai menjadi faktor kunci yang harus diperkuat.
Sementara itu, Anggota Komisi C Maria Tri Mangesti mendorong penyaluran kredit diarahkan ke sektor yang sehat, produktif, dan memiliki prospek. Hal ini penting agar fungsi intermediasi bank daerah berjalan lebih optimal.
Modal Disetor Rp13,90 Miliar Berpotensi Terdilusi
Komisi C juga menaruh perhatian pada struktur permodalan. Saat ini, modal disetor Pemerintah Kabupaten Wonogiri tercatat Rp13,90 miliar dari modal dasar Rp37,13 miliar.
Keberlanjutan penambahan modal dinilai perlu diperhatikan. Sebab, apabila pemegang saham dari daerah lain terus meningkatkan penyertaan, porsi kepemilikan Pemkab Wonogiri berpotensi terdilusi.
Tantangan BPR BKK Wonogiri ke depan tidak hanya mempertahankan laba, tetapi juga meningkatkan efisiensi sekaligus mengoptimalkan dana yang dihimpun menjadi kredit produktif tanpa menaikkan risiko pembiayaan.
