SEMARANG — Penegasan itu disampaikan Luthfi seusai Rapat Koordinasi Penguatan Integritas dan Pencegahan Korupsi dalam Pemerintahan Daerah. Forum ini dihadiri pimpinan KPK Johanis Tanak, Wakil Menteri Dalam Negeri Akhmad Wiyagus, serta jajaran Deputi BPKP dan LKPP. Hadir pula Wakil Gubernur DIY KGPAA Paku Alam X beserta perwakilan lima kabupaten/kota di DIY.
Dalam forum tersebut, Luthfi menekankan sinergi antarlembaga pengawasan sebagai kunci membangun integritas penyelenggara negara. Menurut dia, kolaborasi ini diperlukan karena membangun pemerintahan bersih bukan pekerjaan mudah.
"Integritas ini tidak gampang karena memerlukan penguatan bersama. Intinya, tidak boleh ada korupsi. Itu saja," ujarnya.
Delapan Area Prioritas Pengawasan Anggaran Daerah
Penguatan integritas menyasar delapan area prioritas. Mulai dari perencanaan dan penganggaran, pengadaan barang dan jasa, pelayanan publik dan perizinan, hingga pengawasan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).
Area lain yang menjadi perhatian adalah manajemen aparatur sipil negara, pengelolaan barang milik daerah, optimalisasi pajak dan retribusi daerah, serta penanganan konflik kepentingan, gratifikasi, dan pengaduan masyarakat.
Perhatian khusus diberikan pada pengelolaan BUMD dan BLUD, hibah dan bantuan sosial, pokok-pokok pikiran DPRD, bantuan keuangan, proyek strategis daerah, dana desa, hingga sumber daya alam.
Wamendagri: Setiap Rupiah Harus Sesuai Peruntukan
Wakil Menteri Dalam Negeri Akhmad Wiyagus menegaskan integritas harus diterapkan nyata dalam setiap tahapan pengelolaan keuangan daerah. Ia menyebut proses perencanaan, penganggaran, hingga pelaksanaan pengadaan barang dan jasa menjadi titik rawan yang wajib diawasi.
"Harapan kami kembali kepada setiap kepala daerah, apakah benar-benar bisa menjaga integritas dan mengoperasionalkan integritas tersebut dalam pengelolaan keuangan daerah," kata Wiyagus.
Ia menambahkan, dengan tata kelola yang baik, pemerintah dapat memastikan seluruh anggaran digunakan sesuai peruntukan dan memberi manfaat bagi masyarakat. "Dengan demikian, kita dapat benar-benar meyakini bahwa tidak ada satu rupiah pun keuangan daerah yang digunakan tidak sesuai dengan peruntukannya," ujarnya.
KPK Tekankan Integritas sebagai Kunci Utama
Pimpinan KPK Johanis Tanak menekankan integritas menjadi kunci utama mencegah berbagai bentuk penyimpangan. Ia berharap nilai ini tercermin dalam pikiran, perkataan, dan tindakan setiap penyelenggara negara.
"Kata kuncinya ada pada integritas. Apa yang ada dalam pikiran kita diharapkan merupakan pikiran yang baik, sesuai dengan ajaran agama dan peraturan perundang-undangan yang berlaku," kata Johanis.
Ia berharap anggaran pemerintah daerah, baik yang dikelola eksekutif maupun legislatif, benar-benar dimanfaatkan untuk pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
BPKP Dorong APIP Beri Peringatan Dini
Kepala BPKP Setya Nugraha mendorong penguatan kapasitas APIP agar inspektorat mampu menjadi mata dan telinga kepala daerah. Ia menekankan pentingnya peringatan dini terhadap risiko dalam pelaksanaan program.
"APIP harus benar-benar mampu memberikan early warning dan mencegah korupsi," kata Setya Nugraha dalam sambutannya.
Ia mengingatkan pengawasan tidak cukup hanya mengejar skor dan kelengkapan dokumen, tetapi harus menggambarkan kondisi tata kelola yang sebenarnya. Perencanaan pun harus berorientasi pada hasil yang dirasakan masyarakat, bukan hanya jumlah rapat, dokumen, maupun besarnya serapan anggaran.
