PURWOKERTO — Persoalan stunting di Banyumas tidak lagi dilihat semata sebagai urusan layanan kesehatan. Dalam penyusunan RKPD Kabupaten Banyumas 2027, pemerintah daerah menempatkan isu ini dalam kerangka pembangunan manusia yang lebih luas, mencakup akses air bersih, sanitasi, rumah layak huni, pendidikan, perlindungan sosial, hingga pemberdayaan ekonomi keluarga.
Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah, Setya Ari Nugroho, menilai pendekatan ini sudah tepat dan perlu diperkuat. Menurutnya, faktor-faktor yang memengaruhi tumbuh kembang anak tersebar di banyak sektor dan tidak seluruhnya menjadi kewenangan satu pemerintah daerah.
“Saya melihat arah kebijakan Banyumas sudah menempatkan stunting dalam perspektif yang lebih luas. Ini yang perlu kita kuatkan bersama. Stunting bukan hanya persoalan layanan kesehatan, tetapi juga berkaitan dengan bagaimana keluarga mendapatkan air bersih, tinggal di rumah yang layak, memperoleh pangan bergizi, mendapatkan pendidikan dan memiliki ketahanan ekonomi,” ujar Ari.
Peran DPRD Provinsi dalam Menjembatani Prioritas Daerah
Ari menegaskan, tugas legislatif provinsi bukan untuk menggantikan program yang telah dirancang pemerintah kabupaten. Ia menyebut DPRD Jateng memiliki ruang untuk mengawal agar kebutuhan masyarakat di daerah masuk dalam kebijakan provinsi.
“DPRD provinsi memiliki ruang untuk mengawal agar kebutuhan masyarakat di daerah dapat menjadi perhatian dalam kebijakan provinsi. Karena itu, aspirasi Banyumas harus kita bawa dalam kerangka sinergi. Apa yang menjadi prioritas kabupaten perlu kita lihat keterkaitannya dengan program dan kewenangan provinsi,” katanya.
Mengapa Data Tunggal Menjadi Kunci Intervensi?
Ia menyoroti pentingnya penggunaan data yang sama dalam menentukan sasaran. Satu keluarga yang menghadapi stunting sering kali beririsan dengan persoalan lain seperti kemiskinan, kerawanan pangan, atau rumah yang tidak layak huni.
“Satu keluarga bisa menghadapi beberapa persoalan sekaligus. Karena itu jangan sampai satu dinas hanya melihat dari sisi kesehatan, dinas lain melihat dari sisi kemiskinan, sementara persoalan rumah dan air bersih berjalan sendiri. Data harus kita satukan sehingga intervensinya juga bisa lebih tepat,” tuturnya.
Ketahanan Keluarga sebagai Titik Temu Berbagai Kebijakan
Ari melihat konsep ketahanan keluarga dapat menjadi jembatan yang mempertemukan berbagai program lintas sektor. Keluarga yang sehat, menurutnya, bukan hanya mampu mencegah penyakit, tetapi juga memiliki kemampuan memenuhi kebutuhan dasar dan mengasuh anak dengan baik.
“Kalau kita berbicara tentang ketahanan keluarga, sebenarnya banyak kebijakan bertemu di sana. Kesehatan, pendidikan, perumahan, air bersih, perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi semuanya pada akhirnya bermuara pada kemampuan keluarga memberikan kehidupan yang layak,” jelasnya.
Ia mendorong hasil pemetaan kebutuhan Banyumas menjadi bahan sinkronisasi perencanaan dan penganggaran provinsi, khususnya pada program kesehatan, infrastruktur dasar, dan perlindungan sosial.
“Jangan sampai kabupaten mempunyai prioritas, provinsi mempunyai prioritas, tetapi keduanya berjalan sendiri. Justru yang perlu kita bangun adalah titik temu. Ketika kebutuhan Banyumas jelas, kita lihat mana yang menjadi kewenangan kabupaten, mana yang dapat diperkuat provinsi, dan mana yang membutuhkan kolaborasi dengan pemerintah pusat maupun pihak lain,” pungkas Ari.
