SEMARANG — Penurunan harga BBM jenis solar yang dinikmati nelayan di Jawa Tengah tak serta-merta membuat para pengurus nelayan lega. GNTI justru mengingatkan adanya celah distribusi yang kerap menghambat pasokan hingga ke tangan awak kapal di daerah terpencil.
Ketua GNTI Jateng, Sulaiman, mengatakan penurunan harga sebesar Rp 1.000 per liter ini memang angin segar di tengah melambungnya biaya operasional melaut. Namun, ia menyoroti bahwa titik-titik penyaluran BBM bersubsidi belum merata.
Pasokan ke Pelabuhan Kecil Jadi Titik Kritis
Menurut Sulaiman, kendala utama bukan pada besaran penurunan harga, melainkan pada ketersediaan stok di pangkalan-pangkalan resmi yang jauh dari pusat kota. “Di pesisir utara seperti Rembang dan Jepara, nelayan kecil harus antre atau bahkan membeli dari pengecer dengan harga lebih tinggi,” ujarnya.
Ia mencontohkan, di beberapa Tempat Pelelangan Ikan (TPI) kecil, solar bersubsidi kerap habis dalam hitungan jam. Akibatnya, nelayan terpaksa membeli BBM non-subsidi yang harganya bisa dua kali lipat. Kondisi ini, kata Sulaiman, menggerus keuntungan yang seharusnya didapat dari penurunan harga resmi.
Pemprov Jateng Diminta Perketat Pengawasan
GNTI mendesak Dinas Kelautan dan Perikanan serta Pertamina untuk memperkuat sistem distribusi di titik-titik rawan. “Jangan sampai penurunan harga hanya dinikmati segelintir pemilik kapal besar yang punya akses ke pangkalan. Nelayan kecil di kampung-kampung pesisir harus jadi prioritas,” tegas Sulaiman.
Ia mendorong adanya skema penyaluran bergerak atau penambahan kuota di stasiun pengisian bahan bakar nelayan (SPBN) di kawasan yang selama ini sulit dijangkau. Jika tidak, kebijakan ini hanya akan menjadi angka di atas kertas tanpa dampak nyata di lapangan.
Hingga berita ini diturunkan, Dinas Kelautan dan Perikanan Jateng belum memberikan tanggapan resmi terkait keluhan GNTI. Namun, beberapa pengurus nelayan di Kendal dan Batang mengaku sudah melaporkan kelangkaan solar subsidi ke dinas setempat.
