JAWA TENGAH — Istana Siak Sri Indrapura di Provinsi Riau merupakan salah satu peninggalan Kesultanan Siak yang paling megah di Pulau Sumatera. Bangunan ini menyimpan jejak perjalanan politik, budaya, dan peradaban Melayu yang disebut-sebut memiliki kontribusi besar terhadap Indonesia. Namun, di usianya yang ke-81, Republik Indonesia dinilai belum pernah menghadirkan orang nomor satu di negeri ini ke istana bersejarah tersebut.
Erwin Sitompul, pejuang pendidikan asal Riau, menyoroti kondisi ini dan berharap Prabowo dapat mengukir sejarah. Ia menilai kehadiran presiden bukan sekadar seremonial, melainkan sebuah pengakuan atas peran penting Siak dalam perjalanan bangsa.
"Sudah 81 tahun Indonesia merdeka. Harapan kami, Presiden Prabowo menjadi presiden pertama yang datang secara resmi ke Istana Siak. Ini bukan hanya tentang Siak, tetapi tentang menghargai sejarah dan jati diri bangsa," ujar Erwin.
Dorongan untuk Pelestarian Cagar Budaya
Lebih dari sekadar simbol kejayaan masa lalu, Erwin meyakini kunjungan presiden akan membawa dampak nyata bagi kelestarian istana. Ia berharap perhatian pemerintah pusat terhadap pemeliharaan cagar budaya dan pengembangan pariwisata sejarah di Riau meningkat signifikan.
Langkah konkret dari kepala negara juga dinilai mampu memperkuat identitas budaya Melayu di tingkat nasional. Dengan begitu, Istana Siak tidak hanya menjadi destinasi wisata, tetapi juga pusat edukasi sejarah yang hidup bagi generasi muda.
Sejarah Daerah adalah Bagian dari Sejarah Indonesia
Momentum peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI, menurut Erwin, adalah waktu yang tepat untuk merefleksikan keterkaitan antara sejarah lokal dan nasional. Ia mengajak seluruh elemen masyarakat untuk memandang bahwa perjalanan daerah merupakan bagian tak terpisahkan dari narasi besar Indonesia.
"Semoga harapan ini dapat terwujud, sehingga Istana Siak menjadi saksi hadirnya Presiden Republik Indonesia dalam sebuah kunjungan bersejarah," tutupnya.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari pihak Istana Kepresidenan maupun Kementerian Sekretariat Negara mengenai rencana kunjungan tersebut. Namun, dorongan dari tokoh masyarakat ini menjadi catatan penting bagi pemerintah pusat untuk memperhatikan aset sejarah di luar Pulau Jawa.
